Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kebijakan pemerintah menyalurkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp400 triliun ke perbankan nasional akan memperkokoh likuiditas industri. Langkah strategis ini diharapkan membuka ruang lebih luas bagi bank untuk menggenjot penyaluran kredit sekaligus menekan biaya dana (cost of fund/CoF). Laporan jabarpos.id dari Jakarta menyebutkan, pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK pada Selasa, 7 Juli 2026.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menegaskan bahwa kondisi likuiditas perbankan secara umum masih sangat solid. Indikatornya terlihat dari rasio Liquidity Coverage Ratio (LCR) yang mencapai 186,54%, rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) sebesar 108,20%, serta Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 24,74%. Angka-angka ini jauh melampaui batas minimum yang ditetapkan regulator.
"OJK memandang penempatan SAL sebagai kebijakan vital yang mampu menopang likuiditas perbankan. Pendanaan ini sangat membantu sisi pendanaan bank, khususnya dalam mengantisipasi kebutuhan likuiditas jangka pendek," jelas Dian.
Also Read
Tambahan likuiditas tersebut, lanjut Dian, akan memperkuat kapabilitas perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi. Dengan sumber pendanaan yang lebih memadai, bank memiliki kelonggaran lebih besar untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, tentunya disesuaikan dengan strategi bisnis dan profil risiko masing-masing.
Selain itu, likuiditas yang lebih longgar juga berpotensi mereduksi biaya dana atau cost of fund setiap bank, meskipun dampak spesifiknya akan bervariasi tergantung pada kondisi likuiditas dan struktur pendanaan bank bersangkutan. "Apabila likuiditas menjadi lebih memadai, tentunya tekanan terhadap biaya dana menjadi lebih terkendali sehingga dapat menciptakan persaingan yang lebih sehat," imbuh Dian.
Meski demikian, OJK menegaskan tidak akan mengintervensi atau mengarahkan bank dalam memanfaatkan tambahan likuiditas ini. Keputusan penyaluran dana sepenuhnya menjadi kewenangan bank berdasarkan pertimbangan bisnis (business judgement), dengan tetap memprioritaskan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat.
OJK juga mengingatkan perbankan untuk senantiasa mengelola likuiditas secara pruden. Hal ini mencakup penerapan asset liability management (ALMA), penyediaan high quality liquid assets, pelaksanaan stress testing, serta penyusunan contingency funding plan. "Kami akan terus memonitor kecukupan likuiditas dan pelaksanaan fungsi intermediasi perbankan melalui pengawasan berbasis risiko, serta berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia, LPS, dan KSSK guna menjaga stabilitas sistem keuangan," pungkas Dian.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengonfirmasi injeksi dana sebesar Rp400 triliun ke perbankan Tanah Air pada awal semester II-2026. Suntikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat likuiditas perbankan. Purbaya menjelaskan, dari total penempatan dana sebesar Rp300 triliun yang dilakukan tahun lalu di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sebagian sempat ditarik kembali hingga tersisa Rp170 triliun pada Juni lalu. Namun, pemerintah secara bertahap kembali menempatkan dana hingga mencapai Rp200 triliun, dan berencana menambah Rp100 triliun sebanyak dua kali hingga akhir tahun, sehingga total dana penempatan pemerintah di Himbara akan mencapai Rp400 triliun.
