Jakarta – Industri perasuransian di Indonesia menunjukkan performa yang mengesankan, dengan total aset yang berhasil menembus angka Rp1.197,04 triliun hingga Mei 2026. Data terbaru yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini, sebagaimana dilaporkan jabarpos.id, menandai pertumbuhan positif sebesar 2,87 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), menegaskan ketahanan sektor ini di tengah dinamika ekonomi dan perkembangan kebutuhan perlindungan masyarakat.
Ketahanan sektor asuransi ini, yang diumumkan pada Selasa, 7 Juli 2026, utamanya didorong oleh kinerja cemerlang industri asuransi komersial. Segmen ini mencatatkan total aset sebesar Rp977,81 triliun, melonjak 4,05 persen yoy. Sementara itu, pendapatan premi asuransi komersial secara akumulatif hingga Mei 2026 mencapai Rp139,54 triliun, tumbuh tipis 0,67 persen yoy.
Peningkatan premi ini sebagian besar disokong oleh asuransi jiwa yang berhasil membukukan pertumbuhan signifikan 5,87 persen yoy, dengan nilai premi mencapai Rp76,79 triliun. Namun, premi dari asuransi umum dan reasuransi justru mengalami sedikit kontraksi sebesar 5,03 persen yoy, dengan total Rp62,76 triliun.
Also Read
Di sisi permodalan, OJK memastikan industri asuransi tetap kokoh. Rasio Risk Based Capital (RBC) untuk asuransi jiwa secara agregat mencapai 481,20 persen, sementara asuransi umum dan reasuransi berada di angka 319,12 persen. Angka-angka ini jauh melampaui ambang batas minimum 120 persen yang ditetapkan, menunjukkan kesehatan finansial yang prima.
Berbeda dengan sektor komersial, segmen asuransi nonkomersial, yang meliputi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta program jaminan bagi ASN, TNI, dan Polri, mencatatkan total aset Rp219,23 triliun. Angka ini menunjukkan kontraksi sebesar 2,07 persen yoy.
Untuk terus memperkokoh fondasi industri asuransi serta meningkatkan daya saingnya, OJK gencar mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah penyusunan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen.
Selain itu, OJK juga telah membentuk Satuan Tugas (Task Force) Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan melalui Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ). Satuan tugas ini melibatkan OJK, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi rumah sakit, dan perusahaan asuransi, demi keberlanjutan ekosistem
