Gebrak BUMN Prabowo Ungkap Angka Fantastis
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas mengumumkan target ambisius untuk merampingkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) demi mencapai penghematan luar biasa senilai Rp70 triliun hingga akhir tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato kenegaraan yang berlangsung di Gedung DPR pada Jumat, 14 Agustus 2026, seperti dilansir oleh jabarpos.id. Langkah ini menandai era baru dalam pengelolaan aset negara yang lebih efisien dan transparan.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo merinci bahwa upaya perampingan yang telah berjalan sejauh ini sudah membuahkan hasil signifikan. Saat ini, sekitar Rp50 triliun telah berhasil dihemat dari berbagai pos biaya operasional. Penghematan tersebut mencakup gaji komisaris, biaya sewa gedung, hingga anggaran perjalanan dinas yang selama ini dinilai membebani keuangan negara. Angka ini menjadi pijakan awal menuju target akhir Rp70 triliun yang diharapkan tercapai pada 31 Desember 2026.
Also Read
Lebih lanjut, Prabowo memberikan penekanan kuat pada filosofi kepemilikan BUMN. Ia menegaskan bahwa BUMN adalah sepenuhnya milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN, menurutnya, bukanlah entitas pribadi direksi atau komisaris, apalagi dijadikan ‘sapi perah’ oleh pemegang kekuasaan. Pernyataan tegas ini kembali digaungkan dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD, bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 RI di Kompleks Parlemen Senayan.
Terungkapnya skala permasalahan BUMN ini bermula ketika pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Saat itu, ditemukan fakta mengejutkan mengenai jumlah entitas BUMN yang jauh melampaui perkiraan awal. Totalnya mencapai 1.074 perusahaan, jika dihitung bersama seluruh anak dan cucu usahanya.
Dari ribuan entitas tersebut, Prabowo menyoroti banyaknya perusahaan yang dinilai tidak produktif. Selain itu, penumpukan lapisan direksi dan komisaris di berbagai tingkatan juga turut membebani ongkos operasional yang tidak efisien. Kondisi ini, menurutnya, menjadi alasan utama di balik urgensi perampingan dan restrukturisasi menyeluruh yang sedang digalakkan pemerintah.
