JABARPOS.ID – Pertumbuhan kredit perbankan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Meskipun likuiditas telah digelontorkan pemerintah, penyaluran kredit justru melambat. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan hanya mencapai 7,36% secara tahunan (yoy) pada Oktober 2025, turun dari 7,7% pada bulan sebelumnya.
Para bankir sepakat bahwa penyebab utama lesunya penyaluran kredit ini bukan karena kurangnya likuiditas, melainkan karena rendahnya permintaan (demand). Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, mengungkapkan bahwa saat ini tidak banyak permintaan kredit, baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Pihaknya menekankan pentingnya realistis dalam menyikapi situasi ini dan tidak mengorbankan kualitas aset kredit.
"Perbankan adalah enabler bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan financing. Jadi, tidak bisa dipaksakan agar asset quality juga baik. Nasabah yang baik akan mengambil kredit apabila butuh untuk bisnisnya maupun kredit konsumtif," jelas Lani kepada CNBC Indonesia, dikutip JABARPOS.ID, Jumat (21/11/2025).
Senada dengan Lani, Presiden Direktur Maybank Indonesia, Steffano Ridwan, juga mengakui bahwa penyebab lambatnya pertumbuhan kredit berasal dari sisi permintaan. Menurutnya, banyak pelaku usaha yang memilih untuk wait and see karena ketidakpastian global, termasuk geopolitik, perang tarif, dan penurunan daya beli.
Pengamat perbankan, Paul Sutaryono, menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang kurang kuat sangat memengaruhi laju bisnis perbankan. Sebaliknya, pertumbuhan kredit perbankan akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Salah satu sebabnya adalah daya beli (purchasing power) masyarakat yang lemah. Alhasil, barang dan jasa yang diproduksi sektor riil atau dunia usaha juga kurang laris," kata Paul kepada CNBC Indonesia, dikutip JABARPOS.ID, Jumat (21/11/2025).
Akibatnya, kredit yang sudah disetujui tetapi belum ditarik (undisbursed loan/UL) justru semakin tinggi. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan UL mencapai Rp 2.450,7 triliun atau 22,97% dari plafon kredit yang tersedia.
Paul menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk terus menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan memberantas korupsi, termasuk pungutan liar, untuk menurunkan biaya operasional sektor riil dan meningkatkan daya beli masyarakat.
