Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA), Carmelita Hartoto, menyoroti dua isu krusial yang membayangi industri pelayaran nasional: mahalnya biaya logistik dan urgensi transisi menuju ‘green shipping’. Menurut laporan jabarpos.id, INSA mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan kepastian regulasi guna mendukung pelayaran berkelanjutan dan mengatasi inefisiensi yang membebani sektor logistik.
Dalam upaya mendukung dekarbonisasi global dan mewujudkan industri pelayaran yang ramah lingkungan, Carmelita Hartoto menekankan pentingnya kepastian aturan dan regulasi penunjang. Ia menjelaskan bahwa penerapan prinsip ‘green shipping’ atau pelayaran berkelanjutan memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku usaha pelayaran, dan penyedia biodiesel untuk kapal niaga. Tanpa kerangka hukum yang jelas, transisi energi hijau di sektor maritim akan sulit terwujud.
Terkait tingginya biaya logistik nasional, INSA mengidentifikasi beberapa faktor utama. Salah satunya adalah belum efisiennya rantai pasok maritim secara menyeluruh. Selain itu, fenomena ‘kapal kosong’ yang sering terjadi, di mana kapal berlayar tanpa muatan penuh atau kembali tanpa kargo, turut menyumbang pada pembengkakan biaya operasional.
Ketimpangan infrastruktur pelabuhan juga menjadi sorotan. INSA berharap agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola sistem pelayaran tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Sebaliknya, mereka didorong untuk lebih fokus pada peningkatan dan perbaikan infrastruktur logistik, khususnya sistem bongkar muat di pelabuhan yang kerap menjadi penyebab keterlambatan dan biaya tambahan.
Permasalahan ini, mulai dari lambatnya bongkar muat hingga ketidakpastian regulasi ‘green shipping’, secara langsung berdampak pada daya saing logistik Indonesia. INSA berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat segera mencari solusi komprehensif demi menciptakan ekosistem pelayaran yang lebih efisien, berkelanjutan, dan pada akhirnya, menekan biaya logistik nasional.
