Persoalan pelik proyek LRT City yang tak kunjung diserahterimakan kepada ribuan konsumen kini memasuki babak baru. Setelah berbulan-bulan keluhan mengemuka, campur tangan pemerintah melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Danantara Indonesia semakin intens. Berdasarkan laporan yang diterima jabarpos.id, masalah ini berakar dari unit-unit yang tak kunjung selesai, membuat konsumen merugi dan menuntut pengembalian dana penuh.
Para pembeli unit di berbagai lokasi LRT City, seperti Tebet, Ciracas, dan Cibubur, menyuarakan kekecewaan mereka dalam audiensi dengan Menteri Maruarar. Ajeng, salah satu konsumen LRT City Tebet, mengungkapkan keputusannya menghentikan pembayaran karena nihilnya progres pembangunan. "Sejak tidak selesai-selesai terus, Pak, saya akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pembayaran saya," ujarnya, dikutip Kamis (13/8/2026). Akibatnya, ia menghadapi tekanan dari pihak bank, bahkan hingga didatangi penagih ke kantornya, yang berujung pada catatan SLIK OJK yang buruk. Senada, konsumen LRT City Ciracas yang telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sejak 2019, hingga 2026 belum juga menerima unitnya. Mereka menuntut full refund atas semua biaya yang telah dikeluarkan. Adityo, pembeli di LRT City Cibubur, menambahkan sulitnya berkomunikasi dengan pengembang, PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), di mana konsumen hanya ditemui petugas keamanan saat mendatangi kantor pusat.
Dalam audiensi yang sama di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (24/7/2026), Direktur Utama ADCP, Indra Syahruzza Nasution, mengakui kondisi keuangan perusahaan yang sangat tertekan. Indra, yang baru menjabat sekitar dua minggu, menjelaskan bahwa likuiditas ADCP "sangat jeblok," membuat proses pengembalian dana kepada konsumen menjadi sulit. Ia bahkan menyebut arus kas operasional perusahaan hingga Juni 2026 tercatat negatif sekitar Rp900 juta.
Also Read
Mendengar pengakuan tersebut, Menteri Maruarar Sirait tidak tinggal diam. Ia berencana mengusulkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap ADCP. "Saya minta bolehlah diaudit saja Pak, kalau perlu audit investigasi saja," tegas Maruarar, menekankan pentingnya data yang jelas untuk memahami kondisi perusahaan secara utuh. Selain itu, ia juga memerintahkan jajarannya berkoordinasi dengan kejaksaan untuk menelaah kemungkinan adanya unsur pidana. "Kalau ada unsur hukumnya, yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Tidak ada kompromi. Saya nggak mau main-main dengan nasib rakyat," ancamnya.
Keseriusan penanganan masalah ini semakin terlihat dengan turun tangannya Danantara Indonesia. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, telah memanggil manajemen PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), sebagai induk ADCP. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas keluhan masyarakat dan mendorong ADHI agar segera menindaklanjuti serta memperkuat komunikasi dengan para penghuni. "Semua keluhan masyarakat perlu segera ditindaklanjuti. Komunikasi dengan penghuni juga perlu diperkuat," ujar Dony, mengutip akun Instagram resmi BP BUMN, Kamis (13/8/2026). Ia menegaskan pentingnya penyelesaian cepat dan pengelolaan kawasan yang bertanggung jawab, tidak hanya secara fisik tetapi juga memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat.
Dengan melibatkan Kementerian PKP yang mengusulkan audit investigasi dan penelaahan hukum, serta Danantara yang menekan ADHI untuk bertindak, persoalan LRT City kini bukan lagi sekadar sengketa antara konsumen dan pengembang. Ini adalah krisis yang menarik perhatian pemerintah pusat, menandakan upaya serius untuk mencari solusi dan menegakkan keadilan bagi para konsumen yang telah lama menanti kepastian atas hak-hak mereka.
