Skandal Kredit Fiktif Bank Syariah di Banyumas

Author Image

Endang Wulansari

22 November 2026, 21:04 WIB

Jabarpos.id – Dunia perbankan syariah di Jawa Tengah kembali diguncang oleh kasus dugaan tindak pidana perbankan yang melibatkan petinggi lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah menuntaskan penyidikan terkait kasus penyimpangan pembiayaan di PT BPRS Khasanah Ummat, Banyumas. Kasus ini mencuat setelah terungkapnya praktik pemberian kredit yang diduga tidak sesuai dengan prosedur dan tujuan awal pembiayaan.

Dalam proses penyerahan tahap kedua (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis (12/11), penyidik OJK menyerahkan dua orang tersangka utama. Mereka adalah TR, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, serta AHK, seorang pihak terafiliasi yang berperan sebagai konsultan bisnis di bank tersebut.

Skandal Kredit Fiktif Bank Syariah di Banyumas
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Berdasarkan hasil penyelidikan mendalam, kedua tersangka diduga kuat melakukan manipulasi dalam penyaluran fasilitas pembiayaan. Praktik ilegal ini diperkirakan berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni sejak Mei 2018 hingga September 2021. Modus yang dijalankan melibatkan 21 fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada 20 nasabah berbeda. Akibat dari skandal ini, negara diperkirakan mengalami kerugian finansial yang cukup signifikan, yakni mencapai angka Rp1,72 miliar.

OJK menjelaskan bahwa penanganan kasus ini merupakan bagian dari komitmen mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh. Proses ini bermula dari pengawasan rutin dan pemeriksaan khusus, yang kemudian berkembang menjadi penyelidikan hingga tahap penyidikan setelah ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana perbankan syariah.

Secara hukum, TR dijerat dengan pasal terkait pelanggaran ketentuan perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sementara itu, AHK juga terancam hukuman serupa karena perannya dalam membantu terjadinya penyimpangan tersebut.

Kasus ini menjadi pengingat keras bagi seluruh pelaku industri jasa keuangan mengenai pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap regulasi. OJK menegaskan bahwa mereka tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang mencoba merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

Ke depan, OJK berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Langkah ini diambil guna memastikan setiap tindak pidana di sektor keuangan dapat ditangani secara profesional, transparan, dan konsisten. Melalui penguatan pengawasan yang ketat, diharapkan integritas industri jasa keuangan nasional tetap terjaga dan perlindungan terhadap konsumen dapat ditingkatkan secara maksimal.

Related Post