Di balik kemakmuran historis wilayah Cianjur, tersimpan kisah ironis tentang kesenjangan ekstrem. Saat para bupati bergelimang harta, rakyat justru menanggung beban penderitaan yang tak terperi akibat sistem tanam paksa kopi. Sebuah catatan sejarah yang diulas oleh jabarpos.id mengungkap realitas pahit ini.
Cianjur, sebuah daerah di Pulau Jawa, sejak lama dikenal sebagai lumbung komoditas perkebunan yang melimpah, khususnya kopi. Pada era kolonial, wilayah ini menjadi salah satu sentra produksi kopi utama di Priangan, bahkan mencatat angka produksi fantastis, mencapai sekitar 1,5 juta kopi pada tahun 1806. Kondisi ini secara langsung mengangkat status sosial para elite lokal, termasuk para bupati, yang menikmati limpahan kekayaan dari sistem ekonomi yang berlaku saat itu.
Sejarawan Belanda, Jan Breman, dalam karyanya ‘Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Perdagangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870’ (2014), menegaskan bahwa pada masa tanam paksa (1830-1870), Cianjur merupakan produsen kopi terbesar di Priangan. Kekayaan ini, menurut sejarawan Nina Herlina Lubis dalam ‘Kehidupan Kaum Menak Priangan, 1800-1942’ (1998), menjadikan para bupati sebagai kelompok paling berada di wilayahnya, dengan pemasukan dari gaji, pajak, hingga praktik feodalisme tak tertulis.
Also Read
Namun, potret kemakmuran ini kontras tajam dengan nasib rakyat jelata. Mereka justru menjadi tulang punggung yang menanggung beban berat sistem tanam paksa kopi. Keringat dan kerja keras para petani menjadi fondasi kekayaan daerah, namun hasilnya lebih banyak mengalir ke kas kolonial dan dinikmati oleh segelintir elite lokal, termasuk para bupati.
Gaya hidup mewah para Bupati Cianjur pada masa itu menjadi sorotan. Jan Breman mencatat bagaimana sang bupati seringkali berkeliling dengan kereta berlapis emas, memamerkan kemewahan layaknya bangsawan besar. "Layaknya tuan besar konsumtif, mereka berbelanja barang mewah dengan harga tinggi. Di saat pulangnya mereka membawa candu, tembakau, dan katun, barang-barang yang akan dijual kepada kepala bawahannya," tulis Breman, menggambarkan pola konsumsi dan distribusi kekayaan yang timpang.
Dampak kemewahan ini bahkan terasa hingga ke daerah lain. Multatuli, pegawai kolonial Belanda yang terkenal dengan novel ‘Max Havelaar’ (1860), mengkritik kunjungan Bupati Cianjur ke Lebak yang justru membebani wilayah yang disinggahi. Rombongan besar bupati, yang terdiri dari ratusan orang beserta kuda-kudanya, harus ditampung dan diberi makan oleh daerah setempat, menambah beban penderitaan rakyat di sana.
Menurut Nina Herlina Lubis, fenomena ini tidak terlepas dari cara pandang kekuasaan pada masa itu. Kabupaten diibaratkan sebagai sebuah panggung pertunjukan, dengan bupati sebagai pemeran utama yang dituntut untuk menampilkan kemegahan dan keagungan, terlepas dari kondisi riil masyarakatnya.
Pada akhirnya, lembaran sejarah Cianjur di era tanam paksa menjadi cermin yang merefleksikan pola abadi: kekuasaan dan kemewahan elite seringkali berjalan beriringan, sementara di sisi lain, rakyat jelata terus menanggung beban penderitaan yang tak kunjung usai.
