Memasuki usia ke-17, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menegaskan kembali komitmennya sebagai tulang punggung kebijakan pemerintah dalam menggenjot ekspor nasional. Melalui serangkaian transformasi signifikan, LPEI berupaya memperkuat tata kelola dan kapasitasnya untuk mengisi celah pasar yang belum terjangkau lembaga keuangan komersial, demikian dilaporkan jabarpos.id.
Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, LPEI mengemban mandat vital untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memajukan ekspor. Sebagai bank kebijakan sekaligus Special Mission Vehicle (SMV), perannya krusial dalam melengkapi ekosistem pembiayaan ekspor, meningkatkan daya saing pelaku usaha, dan membuka pintu ke pasar-pasar baru.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tantangan globalisasi yang menekan banyak sektor usaha, terutama yang dulu menjadi primadona seperti tekstil, sepatu, dan baja. "Apakah kita bisa membantu? Mereka kesulitan mendapatkan pinjaman. Sebagai lembaga pembiayaan ekspor, LPEI harus proaktif mendekati industri, menawarkan bunga pembiayaan yang kompetitif. Jika masih dirasa tinggi, saya siap meninjau ulang KPI pendapatan bunga LPEI agar lebih efektif menjawab kebutuhan pelaku usaha," tegas Purbaya, Minggu (13/9/2026).
Also Read
Menanggapi arahan tersebut, Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso menjelaskan bahwa peran LPEI sebagai policy bank tidak hanya berfokus pada pembiayaan semata, melainkan pada dampak nyata yang dihasilkan bagi pelaku usaha dan perekonomian. "Nilai yang kami usung melampaui pembiayaan, dirumuskan melalui konsep Beyond Financing, Developmental Impact, dan Sustainability," ujar Sukatmo.
Selama 17 tahun kiprahnya, LPEI telah menjalankan mandatnya melalui Pembiayaan Ekspor Nasional yang komprehensif, mencakup pembiayaan, penjaminan, asuransi, jasa konsultasi, hingga Penugasan Khusus Ekspor (PKE). Dukungan ini telah merambah proyek-proyek kontraktor Indonesia di mancanegara seperti Malaysia, Amerika Serikat, Timor Leste, dan Arab Saudi.
Tak hanya itu, LPEI juga memfasilitasi skema buyers’ credit untuk pembeli di luar negeri, contohnya ekspor gerbong kereta api PT INKA ke Bangladesh pada 2015. Upaya membuka pasar nontradisional juga terlihat dari dukungan ekspor pesawat PT Dirgantara Indonesia ke Nepal, Senegal, dan Filipina, serta gerbong kereta api PT INKA ke Selandia Baru.
Pada tahun 2025, dukungan LPEI diperluas ke sektor-sektor strategis, termasuk ekspor jarum suntik industri farmasi Indonesia ke lebih dari 30 negara dan ekspansi jaringan restoran lokal ke Malaysia melalui program "Indonesia Spice Up the World".
Dalam rangka perayaan ini, Indonesia Eximbank memberikan apresiasi melalui Indonesia Eximbank Export Champion Award. PT Dekor Asia Jayakarya meraih Jawara Inovasi Ekspor berkat inovasi material lokal dan strategi digital. Sementara itu, PT Ungaran Sari Garments dinobatkan sebagai Jawara Ekspor Berkelanjutan atas praktik bisnis ramah lingkungan. Penghargaan Jawara Penggerak Desa Devisa diberikan kepada Desa Devisa Lidi Sawit Riau, yang sukses mengubah limbah pelepah sawit menjadi komoditas ekspor, melibatkan ratusan petani dan ibu rumah tangga lokal.
Peran LPEI sebagai policy bank juga menempatkannya sebagai instrumen vital pemerintah saat pasar membatasi akses pembiayaan. Di masa pandemi Covid-19, LPEI mendukung kebijakan countercyclical melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional, seperti Penjaminan Kredit Pemerintah (JAMINAH) dan PKE. Kini, LPEI diamanahi Menteri Keuangan untuk memperkuat sektor strategis seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur. Sukatmo menambahkan, "Di tengah ketidakpastian perdagangan global, LPEI siap mendukung sektor lain yang membutuhkan intervensi kebijakan sesuai mandat countercyclical lembaga."
Transformasi LPEI juga berfokus pada perluasan kapasitas eksportir. Melalui Coaching Program for New Exporters (CPNE), sejak 2019 hingga Juli 2026, tercatat 1.983 eksportir baru berhasil diciptakan, membuka negara tujuan dan pembeli baru. Program Desa Devisa, yang dimulai dari Desa Devisa Kakao di Jembrana, Bali pada 2019, kini telah menjangkau 2.618 desa di seluruh Indonesia hingga Juli 2026, mengembangkan potensi ekspor komunitas lokal.
Sebagai agen pembangunan, dampak LPEI tidak hanya diukur dari nilai pembiayaan. Hingga Juni 2026, dampak sosial dan ekonomi dari fasilitas pembiayaan LPEI mencapai 3,49 kali dari setiap rupiah yang disalurkan. Ini berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan penciptaan pekerjaan layak, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Sejalan dengan penguatan mandat, LPEI terus bertransformasi kelembagaan dengan menjadikan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sebagai fondasi utama. Pada 2025, LPEI meraih predikat Good Practice Phase dalam Risk Maturity Assessment, sertifikasi SNI ISO 37001:2016 untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta predikat Baik dari penilaian tata kelola Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penguatan ini dilakukan berkelanjutan bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk melalui penguatan Governance, Risk, and Compliance (GRC).
Menghadapi ketidakpastian global dan perubahan lanskap perdagangan, fungsi policy bank LPEI semakin relevan. LPEI berkomitmen memperkuat sinergi dengan Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga terkait, perbankan, sesama SMV, BUMN, pemerintah daerah, serta pelaku usaha untuk memperkokoh daya saing ekspor Indonesia.
"Transformasi LPEI diarahkan agar perannya sebagai policy bank semakin dirasakan oleh ekosistem ekspor dalam menjalankan mandat mendorong ekspor nasional, terutama dengan menjangkau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi mekanisme pasar serta memberikan dampak pembangunan melalui ekspor. Dengan semangat Berkarya, Bermakna, kami ingin memastikan setiap dukungan LPEI memberikan manfaat nyata bagi eksportir dan perekonomian Indonesia," pungkas Sukatmo.
