Jabarpos.id – Persoalan biaya hidup masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat di berbagai penjuru Indonesia. Ketimpangan ekonomi antarwilayah menciptakan jurang perbedaan biaya kebutuhan hidup layak (KHL) yang cukup signifikan. Jika selama ini masyarakat menganggap Jakarta sebagai pusat segalanya, data terbaru justru menunjukkan bahwa beban ekonomi yang berat juga menghimpit wilayah lain di luar ibu kota.
Berdasarkan dokumen Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum 2026 yang telah disampaikan kepada para kepala daerah, terdapat peta sebaran biaya hidup yang cukup mengejutkan. DKI Jakarta memang masih memegang predikat sebagai wilayah dengan biaya hidup tertinggi di tanah air. Untuk dapat hidup dengan layak di ibu kota, seorang pekerja setidaknya membutuhkan biaya mencapai Rp 5,89 juta setiap bulannya. Angka ini mencakup biaya hunian, transportasi, hingga kebutuhan konsumsi harian yang terus melonjak.
Namun, Jakarta bukan satu-satunya wilayah yang mencekik kantong. Kalimantan Timur menyusul di posisi kedua dengan angka KHL sebesar Rp 5,73 juta. Tingginya biaya di provinsi ini dipicu oleh masifnya aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam serta pembangunan infrastruktur yang sangat pesat. Tak kalah tinggi, Kepulauan Riau berada di urutan ketiga dengan kebutuhan sebesar Rp 5,71 juta. Kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan membuat distribusi logistik menjadi tantangan utama yang memicu mahalnya harga barang dan jasa.
Also Read
Menariknya, wilayah timur Indonesia juga menunjukkan angka yang tidak main-main. Papua tercatat memiliki biaya hidup layak sebesar Rp 5,31 juta, sebuah angka yang dipengaruhi oleh sulitnya akses distribusi barang akibat tantangan geografis. Bali, yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia, juga masuk dalam daftar dengan KHL Rp 5,25 juta akibat tingginya aktivitas pariwisata yang turut mengerek harga kebutuhan lokal. Papua Barat menyusul dengan angka Rp 5,24 juta.
Berikut adalah daftar 10 daerah dengan biaya hidup layak tertinggi di Indonesia:
- DKI Jakarta: Rp 5.898.511
- Kalimantan Timur: Rp 5.735.353
- Kepulauan Riau: Rp 5.717.082
- Papua: Rp 5.314.281
- Bali: Rp 5.253.107
- Papua Barat: Rp 5.246.172
- Kalimantan Utara: Rp 4.968.935
- Maluku Utara: Rp 4.431.339
- Banten: Rp 4.295.985
- Kalimantan Tengah: Rp 4.279.888
Angka-angka KHL ini bukan sekadar statistik, melainkan menjadi fondasi krusial dalam menentukan kenaikan upah minimum di masa mendatang. Pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan dua metode perhitungan. Metode lama berbasis survei komoditas tertentu, sementara metode baru mengacu pada Standar ILO (Organisasi Buruh Internasional).
Metode Standar ILO dianggap lebih modern karena menggunakan data konsumsi rumah tangga dari survei rutin BPS. Dalam standar ini, kebutuhan hidup layak dibagi ke dalam empat pilar utama, yakni kebutuhan makanan, kesehatan dan pendidikan, tempat tinggal, serta kebutuhan pokok lainnya. Dengan adanya data ini, diharapkan kebijakan upah minimum ke depan dapat lebih akurat dalam menjamin kesejahteraan pekerja di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.
