Jabarpos.id – Ancaman kejahatan siber di sektor keuangan kini semakin canggih dan mengkhawatirkan. Menanggapi fenomena maraknya kasus penipuan daring yang merugikan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah konkret dengan menyiapkan sebuah senjata baru. OJK berencana meluncurkan aplikasi khusus anti-scam pada akhir tahun ini untuk membantu masyarakat mendeteksi potensi penipuan secara dini.
Langkah strategis ini diambil setelah melihat pola laporan masyarakat yang seringkali terlambat. Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal OJK, Hudiyanto, mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan terkait kecepatan pelaporan korban penipuan. Berdasarkan data dari Indonesia Anti Scam Centre (IASC), terdapat jeda waktu yang cukup krusial antara terjadinya penipuan dengan waktu pelaporan.
Sejak diluncurkan pada November 2024, IASC telah mencatat lebih dari 700.000 pengaduan dari berbagai kalangan. Namun, Hudiyanto menyoroti bahwa sekitar 80 persen dari total pengaduan tersebut baru masuk ke sistem setelah 12 jam kejadian berlangsung. Padahal, dalam dunia kejahatan finansial, waktu adalah segalanya.
Also Read
"Setengah jam atau satu jam setelah penipuan terjadi, uang biasanya sudah berpindah tangan atau dilarikan ke mana-mana. Masalahnya, 80 persen masyarakat baru melapor setelah 12 jam. Inilah mengapa kita perlu membekali masyarakat dengan alat yang mumpuni agar mereka bisa melindungi diri sesegera mungkin," ujar Hudiyanto dalam acara peluncuran laporan "State of Scams in Indonesia 2026" di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Aplikasi anti-scam yang tengah digarap ini dirancang dengan mengadopsi sistem keamanan dari negara-negara maju seperti Singapura, Hong Kong, dan Australia. Melalui aplikasi ini, masyarakat tidak hanya bisa melaporkan kejadian, tetapi juga melakukan pengecekan mandiri. Fitur utamanya memungkinkan pengguna untuk memeriksa nomor telepon hingga nomor rekening yang mencurigakan sebelum melakukan transaksi.
Hudiyanto menegaskan bahwa pengembangan aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi erat antara Satgas Pasti, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang terintegrasi. Jika ada laporan masuk, Komdigi akan menangani aduan terkait nomor dan konten, sementara OJK dan BI akan fokus pada aspek transaksi keuangan.
Dengan hadirnya aplikasi ini, masyarakat diharapkan tidak lagi menjadi korban pasif. Sebelum tergiur oleh tawaran menggiurkan di media sosial atau pesan singkat, warga diimbau untuk melakukan "check and re-check" melalui aplikasi tersebut. Keberadaan alat ini diharapkan mampu memutus rantai perputaran uang hasil kejahatan dengan mempercepat proses identifikasi dan penindakan oleh otoritas terkait.






