Jakarta | Jabar Pos – Prabowo akan mengunjungi sejumlah negara dari tanggal 8 hingga 19 November, termasuk Brasil, Cina, Peru dan Amerika Serikat.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para menterinya untuk menghubunginya secara langsung untuk urusan mendesak saat dia dalam perjalanan kepresidenan pertamanya ke luar negeri dari tanggal 8 hingga 19 November 2024.
Cina akan menjadi negara pertama dalam rencana perjalanan Prabowo, yang juga mencakup negara-negara seperti Brasil, Inggris, dan Amerika Serikat.
Dia menekankan pentingnya memberikan panduan tentang isu-isu kebijakan utama saat dia berada di luar negeri dan meyakinkan anggota kabinet bahwa dia akan tetap dapat diakses.
“Jika Anda telah berkonsultasi dengan menteri koordinator tetapi masih membutuhkan klarifikasi, jangan ragu untuk menghubungi saya secara langsung. Jangan ragu untuk menghubungi saya, saya terbuka,” kata Prabowo pada hari Rabu (6/11).
“Mari kita menjauh dari praktik yang terlalu seremonial atau feodal.”
Namun, Prabowo juga mengingatkan para menteri untuk berhati-hati saat berkomunikasi demi melindungi kepentingan bangsa.
“Ini adalah era modern, dan teknologi memungkinkan kita untuk tetap terhubung, tetapi kita harus tetap memperhatikan privasi dan keamanan,” kata Prabowo.
Kunjungan luar negeri Prabowo yang akan datang juga termasuk partisipasi dalam KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Peru, dari tanggal 10 hingga 16 November dan KTT Kelompok 20 di Brasil pada November 18 dan 19.
“Kunjungan asing ini tidak dapat dihindari karena semuanya memiliki nilai strategis dan terkait erat dengan situasi ekonomi kita,” kata Prabowo.
Selama Prabowo tidak ada, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mengambil alih tugasnya.
Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi mengklarifikasi bahwa wakil presiden akan menjalankan fungsi kepresidenan sebagai kepala pemerintahan selama Prabowo berada di luar negeri, dan tidak perlu seorang penjabat presiden.
“Bagi saya, hal-hal seperti ini tidak boleh disalahpahami. Wakil presiden menjalankan tugas kepresidenan sebagai kepala pemerintahan ketika presiden berada di luar negeri,” kata Hasan di Jakarta pada Rabu (6/11). (die)
