Jakarta – Dulu menjadi magnet tak terbantahkan bagi kalangan superkaya dari Tiongkok, kini Singapura menghadapi fenomena sebaliknya. Laporan terbaru yang dihimpun jabarpos.id menunjukkan adanya pergeseran signifikan, di mana banyak individu berharta fantastis asal China mulai meninggalkan Negeri Singa dan mencari destinasi baru.
Popularitas Singapura sebagai tempat tinggal idaman bagi kaum jetset China mencapai puncaknya sekitar tahun 2019. Kala itu, Hong Kong diguncang gelombang protes pro-demokrasi, yang kemudian diperparah dengan pengetatan Beijing melalui Undang-Undang Keamanan Nasional setahun berikutnya. Kondisi ini mendorong banyak keluarga kaya China untuk mencari stabilitas dan jarak dari pengaruh politik pusat, menjadikan Singapura pilihan utama. Stabilitas politik, sistem hukum yang independen, rezim family office yang mendukung, serta penggunaan bahasa Mandarin yang luas, menjadi daya tarik kuat bagi mereka.
Namun, sebuah kasus pencucian uang senilai SG$3 miliar pada tahun 2023, yang dikenal sebagai "Fujian case", menjadi titik balik. Skandal ini memicu otoritas Singapura untuk memperketat aturan dan menyeleksi ulang klien-klien kaya dengan lebih cermat.
Also Read
"Ketika kasus Fujian mencuat, banyak orang kaya asal China hengkang. Hampir semuanya pindah ke Hong Kong, Timur Tengah, maupun Jepang," ungkap Ryan Lin, Direktur Bayfront Law di Singapura. Lin mencatat, pengajuan aplikasi family office dari klien China kini anjlok hingga 50% dibandingkan tahun 2022, seiring dengan berlapisnya pemeriksaan latar belakang dan semakin ketatnya regulasi baru.
Pengetatan juga merambah sektor aset kripto. Otoritas Moneter Singapura (MAS) menetapkan bahwa mulai tahun 2025, setiap platform yang menawarkan produk kripto atau tokenized equities ke luar negeri wajib berlisensi, dengan syarat modal minimum SG$250 ribu serta kepatuhan terhadap aturan Anti Pencucian Uang (AML) dan manajemen risiko teknologi. "Aturan baru itu membuat para pelaku kripto hengkang. Hampir semua klien kami di sektor ini sudah angkat kaki," tambah Lin.
MAS sendiri menegaskan bahwa skandal pencucian uang tersebut tidak mengubah standar regulasi mereka. "Singapura menyambut kekayaan yang sah, dan kami bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memastikan praktik yang sehat, efektif, dan efisien," ujar seorang juru bicara MAS.
Menurut Iris Xu, pendiri Jenga, sebuah lembaga jasa korporasi bagi klien China, efek domino dari kasus Fujian serta kegagalan besar di dunia kripto seperti Three Arrows Capital dan FTX, memicu pembersihan agresif oleh perbankan. Bank-bank melakukan uji tuntas ulang, menutup rekening, hingga menolak aplikasi family office, membuat klien merasa kehilangan akses.
"Hal ini menghancurkan kesabaran dan kepercayaan klien," kata Xu. "Kalau tidak diberi rekening, di mana mereka bisa berbisnis? Akhirnya dana mereka dipindahkan ke Jepang, Hong Kong, dan Dubai."
Hambatan juga muncul di bidang imigrasi. Pemohon permanent residence maupun family office kini diwajibkan menjalani pemeriksaan mendalam, termasuk mengungkap detail keluarga yang dianggap terlalu invasif. "Dari perspektif mereka, muncul pertanyaan: Apakah saya harus mendeklarasikan anak di luar nikah hanya untuk mengelola kekayaan di Singapura?" tambah Lin.
Data dari Henley & Partners memperkirakan arus masuk orang kaya ke Singapura akan turun drastis pada tahun 2025. Hanya sekitar 1.600 jutawan yang diperkirakan masuk, jauh di bawah angka 3.500 orang pada tahun 2024.
Carman Chan, pendiri Click Ventures, juga mengamati pergeseran ini. Ia menilai banyak family office yang sebelumnya membuka bisnis di Singapura kini memilih kembali ke Hong Kong. Chan menyebut kewajiban perekrutan tenaga kerja lokal serta lamanya proses Know Your Customer (KYC) menjadi kendala besar. Sebuah family office dengan dua orang staf saja wajib mempekerjakan satu tenaga lokal, yang sering kali sulit dipenuhi.
"Kalau tidak ada pekerja lokal yang cukup, itu menjadi bottleneck. Anda tidak bisa serta-merta memindahkan staf dari luar negeri ke Singapura," jelas Chan.
Dengan regulasi yang semakin ketat dan persetujuan KYC yang bisa memakan waktu lebih dari setahun, investor kini aktif mencari alternatif. Dubai dan Hong Kong disebut-sebut menawarkan proses yang lebih cepat dan fleksibel, sehingga menjadi destinasi baru yang menarik bagi keluarga kaya China yang mencari kemudahan dan efisiensi dalam mengelola kekayaan mereka.
