Jakarta – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) telah menyerahkan laporan mendalam kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, menguraikan kondisi terkini ekonomi makro Indonesia. Poin krusial yang ditekankan adalah potensi lonjakan harga-harga komoditas sebagai imbas dari depresiasi Rupiah yang telah menyentuh angka psikologis Rp 18.000 per Dolar AS. Informasi ini diperoleh jabarpos.id.
Pertemuan penting yang berlangsung di Istana Merdeka pada Selasa lalu ini dihadiri oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, bersama anggota DEN lainnya seperti Chatib Basri, Hario Seto, dan Mochammad Firman Hidayat. Mereka secara kolektif memberikan peringatan dini kepada pemerintahan mendatang mengenai tantangan ekonomi yang memerlukan antisipasi serius.
"Salah satu isu fundamental yang harus menjadi perhatian utama adalah kemungkinan risiko kenaikan harga-harga yang dapat terjadi akibat pelemahan Rupiah. Ini tentu akan memberikan dampak signifikan, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah," ungkap Chatib Basri. Ia juga menggarisbawahi urgensi untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah, salah satunya melalui langkah efisiensi anggaran yang ketat, termasuk dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Also Read
Di sisi lain, Mochammad Firman Hidayat menyajikan gambaran bahwa fundamental ekonomi Indonesia secara makro masih berada dalam kondisi yang solid. Ia dengan tegas menyatakan bahwa situasi ekonomi saat ini jauh berbeda dan lebih stabil dibandingkan krisis moneter tahun 1998. Hal ini tercermin dari indikator makro yang kuat, tingkat inflasi yang terjaga stabil, serta neraca korporasi yang sehat.
"Jika kita cermati, utang perusahaan dalam denominasi dolar AS saat ini jauh lebih rendah dibandingkan kondisi tahun 1998. Selain itu, arus kas perusahaan juga masih berada pada level tinggi, memberikan bantalan yang cukup untuk memitigasi ketidakpastian yang mungkin terjadi," jelas Firman. Ia menambahkan, sektor perbankan nasional juga menunjukkan kekuatan yang signifikan dengan capital adequacy ratio (CAR) di atas 25%, mengindikasikan sistem perbankan yang tangguh.
Meskipun demikian, Firman mengingatkan perlunya kewaspadaan tinggi terhadap dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Terutama, dampak dari konflik geopolitik yang diperkirakan akan berlangsung lebih lama dari proyeksi awal. Konflik ini berpotensi memicu lonjakan harga energi global, yang pada gilirannya dapat memperparah pelemahan Rupiah dan meningkatkan biaya produksi serta distribusi di dalam negeri.
"Indeks Harga Konsumen (Inflasi) kita berada di angka 3%, namun Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) menunjukkan angka 5% hingga 7%. Gap ini perlu diantisipasi serius pada semester kedua tahun ini, meskipun kami yakin pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah mitigasinya," imbuhnya.
Untuk memperkuat resiliensi ekonomi, Firman menyarankan agar pemerintah memperkuat kepercayaan masyarakat, khususnya melalui penjelasan yang transparan dan detail terkait defisit fiskal. Efisiensi anggaran, termasuk pada program-program prioritas seperti MBG, juga menjadi kunci. "Ada potensi penghematan yang cukup besar dari sisi MBG, dan kami juga mengusulkan langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan negara," katanya.
Terkait pelemahan Rupiah, langkah konkret yang diusulkan adalah penguatan cadangan devisa negara. Potensi peningkatan devisa dapat digali dari pendapatan sekunder, seperti remitansi tenaga kerja migran di luar negeri. "Program-program Presiden untuk meningkatkan kualitas pekerja migran, seperti perawat dan teknisi, dapat secara signifikan membantu peningkatan devisa di masa depan," ujar Firman, membandingkan bahwa jumlah remitansi Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Filipina.
Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan mancanegara juga menjadi strategi vital. Dengan hanya 15 juta kunjungan wisatawan, Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Vietnam (20 juta), Thailand (30 juta), dan Malaysia (40 juta). "Salah satu kebijakan yang tidak memerlukan anggaran besar adalah pemberian bebas visa kunjungan bagi negara-negara berpendapatan tinggi yang memiliki minat besar untuk berwisata ke Indonesia. Ini adalah beberapa masukan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden," pungkas Firman.
