Jakarta – Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, secara resmi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pendampingan sejak dini terhadap seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam proyek hilirisasi. Permintaan ini disampaikan Dony saat menyambangi Gedung Merah Putih KPK pada Senin (29/6/2026), demikian dilaporkan jabarpos.id.
Menurut Dony, inisiatif ini muncul dari harapan besar masyarakat terhadap proyek hilirisasi agar dapat berjalan dengan baik dan transparan. "Ini adalah harapan masyarakat, oleh karena itu kami meminta pendampingan sejak awal," ungkap Dony. Ia menambahkan bahwa setiap grup dan tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan menerima pelatihan serta program pencegahan korupsi dari kedeputian KPK.
Langkah ini, jelas Dony, merupakan strategi mitigasi risiko yang krusial untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proyek hilirisasi. Danantara, lanjutnya, berkomitmen penuh agar investasi besar yang digelontorkan tidak berakhir sia-sia atau tidak memberikan hasil yang optimal. "Kami tidak ingin investasi besar yang telah ditanamkan tidak menghasilkan dampak maksimal," tegasnya.
Also Read
Dalam kunjungan tersebut, Dony Oskaria dijadwalkan bertemu dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin. Pembahasan utama meliputi berbagai intervensi pencegahan yang dapat dilakukan KPK, termasuk integrasi sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System/WBS) di lingkungan BUMN. Selain itu, dibahas pula penempatan individu-individu yang telah tersertifikasi dalam program Pencegahan Korupsi (PAKSI), Audit Internal (API), atau Penilaian Risiko Korupsi (Corruption Risk Assessment/CERA), sebagai upaya mitigasi korupsi sejak tahap awal proyek.
