Aturan Baru Kepemilikan Saham BEI

Author Image

Endang Wulansari

25 September 2026, 00:04 WIB

Jabarpos.id – Rencana besar transformasi Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui proses demutualisasi mulai memasuki babak baru. Dalam proses transisi ini, muncul regulasi penting terkait batasan kepemilikan saham bagi para calon investor yang ingin masuk ke dalam struktur kepemilikan bursa. Berdasarkan aturan terbaru, investor yang berminat menguasai saham BEI di atas angka 5 persen kini tidak bisa sembarangan, karena wajib mendapatkan lampu hijau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pihak yang mengajukan permohonan izin untuk kepemilikan di atas ambang batas tersebut. Menurutnya, proses transformasi ini masih berada pada tahap awal yang sangat panjang.

Aturan Baru Kepemilikan Saham BEI
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Belum ada, tahapannya masih cukup jauh. Saat ini, Bursa bahkan belum sampai pada tahap untuk memetakan calon investor potensial yang akan diundang untuk menawarkan kepemilikan saham kepada pemegang saham baru non-anggota," ujar Hasan saat memberikan keterangan di Gedung BEI, Jakarta.

Hasan menjelaskan bahwa secara umum, terdapat batasan kepemilikan saham bagi pemegang saham baru di BEI, yakni maksimal sebesar 5 persen. Namun, jika ada investor strategis yang ingin mengambil porsi lebih besar dari angka tersebut, mereka harus melalui mekanisme penelaahan yang ketat. Permohonan tersebut wajib diajukan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan dalam POJK tentang Bursa.

"Kami berharap mayoritas kepemilikan tetap berada di bawah 5 persen. Namun, jika ada kasus khusus di mana terdapat minat untuk melampaui batasan tersebut, maka sesuai aturan POJK, mereka wajib mengajukan permohonan untuk ditelaah dan disetujui oleh OJK," tambahnya.

Proses demutualisasi ini sendiri telah dipayungi oleh POJK Nomor 13 Tahun 2026. Langkah ini bertujuan untuk mengubah karakteristik kepemilikan BEI yang sebelumnya bersifat tertutup—hanya bisa dimiliki oleh anggota Bursa—menjadi lebih terbuka. Dengan sistem baru ini, kepemilikan saham dapat dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan hukum Indonesia, baik yang berstatus sebagai anggota Bursa maupun non-anggota.

Selain soal kepemilikan, demutualisasi juga akan membawa perubahan fundamental pada pembagian dividen. Jika sebelumnya sebagai organisasi mutual BEI dilarang membagikan dividen, setelah demutualisasi, aturan tersebut akan disesuaikan sehingga BEI dapat memberikan dividen kepada pemegang sahamnya.

Transformasi ini juga menuntut penguatan aspek independensi bursa, termasuk pemisahan fungsi atau segregation of function yang lebih tegas di jajaran direksi. Selain itu, hak perdagangan (trading right) akan tetap diberikan kepada anggota Bursa selama mereka memenuhi syarat sebagai anggota sah, terlepas dari apakah mereka memiliki saham di BEI atau tidak. Prinsip equal treatment atau perlakuan setara akan menjadi landasan utama dalam pemberian akses perdagangan tersebut.

Related Post