Jabarpos.id – Kondisi pasar modal tanah air tengah diwarnai dinamika dari sektor energi. PT Indika Energy Tbk (INDY) dilaporkan tengah menghadapi tekanan hebat setelah terseret dalam pusaran sengketa lahan yang melibatkan anak usahanya, PT Masmindo Dwi Area (MDA). Persoalan ini berkaitan dengan proyek emas Awak Mas yang berlokasi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dan kini telah masuk ke ranah hukum melalui laporan kepolisian.
Dampak dari ketidakpastian ini langsung terasa pada pergerakan harga saham perusahaan di bursa. Dalam kurun waktu satu bulan, tepatnya sejak 19 Oktober hingga 18 November 2026, saham INDY mengalami koreksi tajam hingga lebih dari Rp250 atau melampaui angka 13,5 persen. Fenomena ini juga diikuti dengan penurunan jumlah investor. Berdasarkan data kepemilikan saham per akhir Oktober 2026, tercatat ada penyusutan sebanyak 389 investor dibandingkan bulan sebelumnya.
Inti dari permasalahan ini bermula dari klaim atas lahan seluas 309 hektare di Desa Rante Balla. Pihak pengklaim menyatakan kepemilikan lahan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah versi adat. Di sisi lain, manajemen INDY melalui anak usahanya menegaskan bahwa proses kompensasi telah dilakukan secara sah kepada warga yang menguasai lahan secara fisik dan memiliki dokumen pendukung yang telah diverifikasi oleh pemerintah desa.
Also Read
Manajemen INDY menyatakan bahwa mereka baru mengetahui adanya laporan polisi terkait sengketa ini melalui pemberitaan media massa. Hingga saat ini, pihak direksi, karyawan, maupun kontraktor mengaku belum menerima panggilan resmi atau permintaan klarifikasi dari Polda Sulawesi Selatan. Meski demikian, perusahaan memastikan bahwa sengketa ini tidak akan mengganggu operasional proyek Awak Mas maupun target produksi emas perdana yang dijadwalkan pada semester I-2027.
Secara teknis, progres konstruksi proyek Awak Mas saat ini telah mencapai angka 72,84 persen. Perusahaan menargetkan tahap uji coba akan dimulai pada Desember 2026 sebelum akhirnya memasuki fase produksi komersial. INDY juga menegaskan bahwa sengketa lahan ini tidak memberikan dampak material terhadap kondisi keuangan konsolidasian perusahaan, mengingat nilai kompensasi yang dipermasalahkan sangat kecil jika dibandingkan dengan total aset perusahaan.
Untuk menyelesaikan kemelut ini, MDA berencana mengedepankan jalur mediasi sebelum menempuh langkah hukum lebih lanjut. Perusahaan telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten Luwu, Kantor Pertanahan, hingga Kementerian ESDM. Meskipun manajemen optimis proyek tetap berjalan sesuai rencana, tantangan klaim kepemilikan lahan ini tetap menjadi catatan risiko yang perlu diperhatikan oleh para investor di masa mendatang.






