Strategi Baru NTB dan NTT Cari Dana Pembangunan

Author Image

Endang Wulansari

18 November 2026, 10:32 WIB

Jabarpos.id – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) kini memiliki peluang besar untuk memperkuat struktur pendanaan pembangunan mereka. Melalui langkah strategis, kedua provinsi ini berpotensi menerbitkan surat utang atau obligasi daerah guna mengakselerasi infrastruktur serta mengoptimalkan sektor pariwisata yang menjadi primadona di wilayah tersebut.

Langkah besar ini muncul setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memberikan lampu hijau dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan atas UU No. 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan UU No. 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT. Dalam rapat panitia kerja (panja) yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, poin mengenai kewenangan menerbitkan obligasi daerah secara resmi disepakati untuk masuk ke dalam regulasi tersebut.

Strategi Baru NTB dan NTT Cari Dana Pembangunan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Khusus untuk NTB, kewenangan ini tertuang dalam ayat 4 huruf A yang menyatakan bahwa selain mendapatkan dukungan pendanaan pembangunan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi NTB diperbolehkan menerbitkan obligasi daerah. Hal serupa juga berlaku bagi Provinsi NTT, di mana mekanisme pendanaan melalui instrumen utang ini menjadi opsi legal bagi pemerintah daerah setempat.

Meski mendapatkan restu, para legislator memberikan catatan penting. Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa meskipun penerbitan obligasi ini tidak menjadi masalah, prosesnya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Menurutnya, terdapat serangkaian aturan ketat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. "Jika daerah mampu memenuhi syarat tersebut, itu menunjukkan kualitas tata kelola yang luar biasa," ungkap Azis.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sutarman Panjaitan, mengingatkan bahwa meskipun secara hukum sudah diatur, keberhasilan penerbitan obligasi ini nantinya akan sangat bergantung pada kepercayaan pasar. "Ini adalah hal baru bagi daerah. Pada akhirnya, apakah obligasi tersebut laku atau tidak, itu bergantung pada respon pasar," jelas Sutarman.

Dari sisi pemerintah pusat, Kementerian Keuangan memberikan dukungan penuh terhadap penggunaan obligasi maupun sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Namun, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen DJPK), Nufransa Wira Sakti, menekankan bahwa tantangan sesungguhnya bukan pada aspek legalitas, melainkan pada kesiapan fiskal dan tata kelola.

Nufransa menjelaskan bahwa setiap daerah harus memastikan kesehatan keuangan mereka sebelum berutang. Beberapa parameter krusial yang harus dijaga antara lain adalah batas kumulatif utang, kemampuan membayar kembali (DSCR), serta batas defisit APBD. Ia juga mengingatkan agar utang daerah digunakan untuk membiayai proyek produktif, bukan untuk menutupi belanja rutin yang bersifat konsumtif.

Lebih lanjut, Nufransa mencatat adanya perbedaan kondisi fiskal antara kedua provinsi tersebut. NTB dinilai memiliki tingkat desentralisasi fiskal yang lebih baik, sementara NTT masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Transfer Ke Daerah (TKD). Oleh karena itu, pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi kunci agar kebijakan ini tidak menjadi bumerang bagi stabilitas ekonomi daerah di masa depan.

Related Post