Jabarpos.id – Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 6 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Rabu (18/11/2026) memicu gelombang kekhawatiran di sektor perbankan. Langkah kebijakan moneter ini diprediksi akan membawa sejumlah tantangan serius yang dapat menguji ketahanan industri keuangan nasional, terutama terkait biaya dana dan profitabilitas.
Para pelaku industri perbankan kini tengah bersiap menghadapi perubahan peta persaingan di pasar keuangan. Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), Lani Darmawan, mengungkapkan bahwa kenaikan suku bunga ini secara otomatis akan menekan biaya pendanaan atau cost of fund (cof). Kondisi ini dipastikan akan memicu persaingan yang semakin sengit antarbank dalam memperebutkan likuiditas dan dana masyarakat.
"Dengan kenaikan BI rate ke 6%, dipastikan cof akan tetap tinggi dan perebutan likuiditas akan semakin ketat," ujar Lani, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PERBANAS, saat memberikan keterangan kepada jabarpos.id. Meski demikian, ia memastikan bahwa kondisi likuiditas di CIMB Niaga saat ini masih dalam kategori sehat, dengan rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) berada di level 88% hingga 89%.
Also Read
Senada dengan hal tersebut, Direktur Keuangan dan Perencanaan Bisnis PT Bank Sahabat Sampoerna, Henky Suryaputra, juga menyoroti potensi ancaman terhadap margin keuntungan bank. Menurutnya, kenaikan suku bunga acuan akan memaksa perbankan untuk meninjau kembali suku bunga kredit yang diberikan kepada nasabah. Hal ini berdampak langsung pada rasio net interest margin (NIM) yang menjadi indikator utama profitabilitas bank.
Tantangan serupa juga dirasakan oleh sektor perbankan syariah digital. Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk. (BANK), Koko Tjatur Rachmadi, menjelaskan bahwa profitabilitas yang tercermin dari net imbalan (NI) kemungkinan besar akan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan kecepatan transmisi suku bunga.
"Pricing dana pihak ketiga (DPK) akan langsung terdampak dengan cepat, sementara untuk penyesuaian suku bunga pada pembiayaan atau pinjaman membutuhkan proses waktu atau adanya jeda (delay). Jadi, net imbalan akan menjadi pekerjaan rumah besar karena tidak akan seindah tahun lalu," jelas Koko kepada jabarpos.id.
Selain masalah profitabilitas, Koko juga menyebutkan adanya faktor eksternal lain yang menambah beban industri, seperti pelemahan nilai tukar rupiah serta ketidakpastian dari keputusan lembaga pemeringkat global. Meski demikian, ia tetap optimis bahwa perbankan mampu melewati tahun ini dengan pengelolaan likuiditas yang disiplin.
Di sisi lain, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan PERBANAS, Aviliani, menilai kebijakan BI ini merupakan langkah terukur untuk menjaga stabilitas rupiah dan meredam tekanan global. Ia mencatat bahwa secara fundamental, industri perbankan Indonesia sebenarnya masih cukup kuat. Data per September 2026 menunjukkan pertumbuhan kredit mencapai 13,26% secara tahunan, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 8,22%.
Aviliani mengingatkan agar perbankan tetap waspada dalam mengelola pendanaan, mengingat pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara BI, OJK, dan pemerintah agar fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal di tengah dinamika suku bunga yang tinggi.






