Waspada Modus Baru Kejahatan Keuangan Digital

Author Image

Endang Wulansari

19 November 2026, 10:31 WIB

Jabarpos.id – Dunia keuangan global tengah menghadapi ancaman serius seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi. Jika dahulu kejahatan finansial dilakukan dengan cara-cara konvensional, kini para pelaku kriminal telah bermigrasi ke ranah digital dengan metode yang jauh lebih canggih dan sulit dideteksi. Mulai dari penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan penipuan hingga praktik pencucian uang melalui aset kripto, tantangan ini kini menjadi fokus utama para regulator di seluruh dunia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan keras mengenai munculnya berbagai modus penyalahgunaan teknologi dalam sektor aset keuangan digital dan kripto (AKD-AK). Masalah utamanya terletak pada sifat transaksi digital yang sangat cair dan lintas batas. Dalam satu transaksi ilegal, pelaku, platform yang digunakan, aset yang dipindahkan, hingga korbannya bisa berada di negara yang berbeda-beda. Hal ini menciptakan celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan internasional.

Waspada Modus Baru Kejahatan Keuangan Digital
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menanggapi situasi yang kian kompleks ini, OJK mengambil langkah proaktif dengan memperkuat kolaborasi internasional bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Upaya penguatan ini menjadi agenda utama dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang berlangsung di Yogyakarta pada pertengahan November 2026. Pertemuan strategis yang didukung oleh Pemerintah Jepang ini bertujuan untuk menyatukan kekuatan dalam menghadapi risiko penyalahgunaan aset digital.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, menjelaskan bahwa meskipun teknologi memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, sisi gelapnya tidak bisa diabaikan. Menurutnya, pesatnya industri aset digital yang dibarengi dengan kemudahan transaksi antarnegara menjadi pedang bermata dua. Perbedaan regulasi dan tingkat kesiapan pengawasan di tiap negara menjadi hambatan besar dalam memberantas kejahatan ini.

"Kolaborasi domestik dan internasional harus dipererat. Mengingat pelaku dan korban bisa berada di yurisdiksi yang berbeda, pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi kunci utama untuk memperkuat penanganan kejahatan keuangan digital," tegas Adi dalam keterangan resminya.

Salah satu kendala teknis yang disoroti adalah belum meratanya penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule. Aturan ini sangat krusial karena berfungsi memastikan identitas pengirim dan penerima dalam setiap transaksi aset digital tersedia secara transparan. Tanpa penerapan aturan yang seragam di seluruh dunia, proses penelusuran transaksi yang mencurigakan akan menjadi sangat sulit bagi aparat penegak hukum.

Dalam forum tersebut, para delegasi dari berbagai negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, hingga Thailand, turut membahas isu-isu kruskan seperti penipuan berbasis AI (AI-enabled fraud), pengawasan stablecoin, hingga tantangan investigasi aset virtual. Melalui sinergi antara regulator, aparat penegak hukum seperti INTERPOL, hingga perusahaan analisis blockchain, diharapkan tercipta ekosistem keuangan digital yang lebih aman, berintegritas, dan mampu melindungi konsumen secara maksimal.

Related Post