Jabarpos.id – Sektor perbankan Indonesia tengah menghadapi fenomena yang cukup mengejutkan. Sepanjang tahun berjalan hingga November 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat telah mencabut izin usaha sebanyak 17 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di berbagai wilayah tanah air. Fenomena penutupan bank secara beruntun ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai apa sebenarnya penyebab utama di balik kegagalan institusi keuangan tersebut.
Kasus terbaru yang mencuri perhatian adalah pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung yang beroperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat. Berdasarkan keterangan resmi OJK, bank tersebut terpaksa ditutup lantaran memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPPM) yang sangat rendah, yakni di bawah 12 persen. Selain itu, pihak bank dinilai gagal dalam menjalankan upaya penyehatan usaha yang telah diinstruksikan oleh regulator.
Jika menilik sebaran geografisnya, Sumatra Barat menjadi wilayah dengan jumlah bank yang paling banyak tumbang, yakni sebanyak 4 bank atau menyumbang 23,5 persen dari total kasus nasional. Jawa Barat menyusul di posisi kedua dengan 3 bank yang dicabut izinnya. Sementara itu, Jawa Timur dan Bali masing-masing mencatatkan 2 bank yang gugur. Di sisi lain, wilayah seperti Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, dan Sumatra Selatan masing-masing hanya melaporkan satu bank yang mengalami likuidasi.
Also Read
Menariknya, fenomena ini terjadi di tengah kondisi ekonomi makro yang sebenarnya cukup stabil. Ketua Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, menegaskan bahwa sektor keuangan Indonesia secara agregat masih dalam kondisi sehat. Hal ini dibuktikan dengan permodalan yang kuat, kualitas kredit yang membaik, serta likuiditas yang memadai. Bahkan, pertumbuhan kredit perbankan yang sempat melambat pada tahun 2025 kini kembali menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan dua digit pada tahun 2026.
Lantas, apa yang menjadi "momok" utama jika bukan kondisi ekonomi? Anggito mengungkapkan bahwa kelemahan tata kelola atau bad governance menjadi penyebab dominan. Banyak bank yang gagal bukan karena faktor eksternal ekonomi, melainkan karena manajemen internal yang buruk. "Kami memantau kelemahan tata kelola menjadi penyebab dominan dalam kasus yang ditangani," tegas Anggito dalam sebuah forum finansial.
LPS dan OJK kini tengah memperkuat sinergi untuk meningkatkan sistem deteksi dini terhadap bank-bank yang berpotensi gagal. Langkah ini krusial untuk melindungi nasabah, mengingat peran bank sangat vital sebagai tempat penyimpanan kekayaan, sumber pembiayaan usaha, hingga fasilitator sistem pembayaran masyarakat.
Dalam prosedur penanganan, LPS akan melakukan evaluasi mendalam terhadap potensi bisnis bank yang bermasalah. Jika bank tersebut masih memiliki prospek, LPS dapat melakukan langkah penyelamatan dengan mengambil alih kepemilikan melalui penyetoran modal. Namun, jika bank dinilai sudah tidak bisa diselamatkan, maka langkah likuidasi menjadi jalan terakhir. Fokus utama regulator saat ini bukan untuk menambah daftar likuidasi, melainkan mencegah kegagalan bank sedini mungkin demi menjamin keamanan dana nasabah.






