Jabarpos.id – Kekhawatiran Presiden Joko Widodo terkait perputaran uang di masyarakat kembali mencuat menjelang akhir masa jabatannya. Isu ini sebelumnya sempat disinggung Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) 2023 lalu.
Jokowi menyoroti potensi penyerapan dana masyarakat ke instrumen investasi seperti Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI). Hal ini dikhawatirkan mengurangi alokasi dana ke sektor riil.
Meskipun sempat ada perbaikan likuiditas bank dengan akselerasi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), tren ini kembali melambat di paruh pertama tahun 2025. Data terbaru dari jabarpos.id menunjukkan pertumbuhan DPK per Juli 2025 sebesar 7,00% secara tahunan (yoy), sedikit meningkat dari bulan sebelumnya. Namun, angka ini masih di bawah pertumbuhan kredit yang tercatat sebesar 7,77% yoy.
Survei konsumen Bank Indonesia (BI) periode Juli 2025 mengungkap fakta menarik. Alokasi pengeluaran untuk tabungan masyarakat Indonesia mencapai titik terendah, yaitu hanya 13,7%. Angka ini turun signifikan dari 14,9% pada bulan Juni dan menjadi proporsi terendah sepanjang sejarah survei.
Penurunan alokasi tabungan ini terjadi di semua kelompok pengeluaran. Penurunan paling tajam terjadi pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran Rp4,1 juta – Rp5 juta per bulan.
Di sisi lain, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat pertumbuhan simpanan nasabah kaya jauh lebih tinggi dibandingkan nasabah kelas menengah bawah. Simpanan di atas Rp5 miliar tumbuh 9,45% yoy, sementara simpanan di bawah Rp100 juta hanya tumbuh 4,76% yoy. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait pemerataan pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap instrumen investasi.
