Ekosistem industri asuransi kesehatan nasional berada di persimpangan jalan, menghadapi desakan kuat untuk berbenah dan bertransformasi. Hal ini terungkap dalam laporan jabarpos.id yang mengutip pernyataan Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, pada Health Insurance Ecosystem Forum 2026. Reformasi ini krusial demi menjaga kualitas layanan di tengah lonjakan inflasi medis dan meningkatnya kesadaran masyarakat pasca-pandemi COVID-19.
Misbakhun menyoroti adanya "kesenjangan signifikan" antara ekspektasi masyarakat yang telah membayar premi asuransi kesehatan dengan realitas pelayanan, proses klaim, serta perkembangan industri itu sendiri. Kesadaran akan pentingnya asuransi kesehatan yang meningkat drastis setelah pandemi justru menciptakan tantangan baru, di mana harapan konsumen seringkali tidak sejalan dengan pengalaman yang mereka dapatkan.
Data menunjukkan bahwa inflasi medis di Indonesia telah mencapai angka mencengangkan 17,9%, menjadikannya yang tertinggi di Asia. Angka ini memberikan tekanan luar biasa pada industri asuransi. Lebih lanjut, Komisi XI DPR RI menerima informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa banyak perusahaan asuransi kesehatan kini menghadapi kondisi di mana biaya operasional dan pembayaran klaim telah melampaui 100% dari pendapatan premi mereka. Situasi ini menggarisbawahi urgensi pembenahan menyeluruh.
Menanggapi kondisi kritis ini, Misbakhun mendesak regulator, khususnya OJK, untuk segera melakukan penyesuaian regulasi. Ia menekankan bahwa perbaikan tidak cukup hanya melalui surat edaran, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kredibilitas lebih tinggi, tingkatan hukum yang lebih kuat, dan cakupan yang jauh lebih luas. Tujuannya adalah melindungi baik industri maupun konsumen, sekaligus memperbaiki ekosistem secara fundamental.
Cakupan yang lebih luas ini, menurut Misbakhun, mengindikasikan perlunya perbaikan multi-aspek oleh seluruh pelaku industri asuransi kesehatan nasional. Partisipasi masyarakat sebagai pemegang polis juga harus diatur lebih jelas, termasuk mengenai hak dan tanggung jawab mereka. Ia mencontohkan, mekanisme layanan asuransi, khususnya saat pasien menjalani rawat jalan atau rawat inap, seringkali menjadi sumber keluhan. Penting untuk memastikan pemegang polis tidak merasa terasingkan atau kesulitan dalam mengajukan klaim atas hak mereka.
Pada dasarnya, harapan pemegang polis setelah membayar premi adalah mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima saat mengajukan klaim. Namun, jika harapan ini tidak terpenuhi, reputasi perusahaan asuransi akan tergerus. Misbakhun menjelaskan bahwa sistem kerja asuransi adalah sebuah siklus terintegrasi yang melibatkan banyak pihak: dari agen polis, pemegang polis, perusahaan yang menjalin kemitraan dengan rumah sakit, hingga rumah sakit itu sendiri sebagai penyedia jasa. "Siklus ini harus berjalan mulus," tegasnya. Selain itu, perusahaan asuransi juga dituntut untuk mengelola dana dengan bijak, termasuk menginvestasikannya di sektor lain. Langkah ini krusial untuk memastikan arus kas yang solid, sehingga mereka selalu siap menghadapi klaim dari pemegang polis tanpa hambatan.
