Siapa sangka, di balik sejarah perbankan nasional Indonesia, tersimpan nama Margono Djohohadikusumo, kakek dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sosok visioner ini, bersama Soerachman, adalah arsitek di balik berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI), bank pertama yang lahir di tengah gejolak kemerdekaan. Informasi ini diungkap oleh jabarpos.id, menyoroti peran krusial Margono dalam fondasi ekonomi bangsa.
Pada masa-masa awal kemerdekaan, ketika fondasi negara masih rapuh, kebutuhan akan bank sentral menjadi prioritas. Dua pemikir ekonomi terkemuka, Margono yang saat itu menjabat Dewan Pertimbangan Agung, dan Soerachman, Menteri Kemakmuran, memiliki pandangan yang kontras mengenai bagaimana mewujudkannya.
Margono bersikeras bahwa Indonesia harus membangun bank sentral dari nol, murni hasil keringat dan modal bangsa sendiri. Ia menolak gagasan untuk mengadopsi atau menghidupkan kembali institusi perbankan warisan kolonial. Sebaliknya, Soerachman berpendapat bahwa menghidupkan kembali De Javasche Bank (DJB), bank sentral era Hindia Belanda, adalah pilihan yang lebih realistis. Alasannya, DJB telah memiliki pengalaman panjang dalam mengawal perekonomian serta didukung sumber daya manusia yang mumpuni, sehingga Indonesia tidak perlu memulai dari awal.
Also Read
Namun, perdebatan itu tiba-tiba terhenti oleh ancaman nyata: Belanda kembali dengan niat menjajah dan berencana menghidupkan kembali DJB sebagai alat untuk menguasai kembali ekonomi Indonesia. Rencana Belanda untuk mengaktifkan kembali DJB pada 2 Januari 1946, seperti diungkap dalam buku Semarang Sebagai Simpul Ekonomi (2022), bukan hanya ancaman kedaulatan, tetapi juga strategi ekonomi untuk mencetak dan mengedarkan uang tandingan guna mengacaukan stabilitas keuangan Republik. Dalam kondisi genting ini, visi Margono untuk mendirikan bank nasional yang mandiri menjadi semakin relevan dan mendesak.
Tak buang waktu, Margono bergerak cepat. Ia berhasil mengantongi restu dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta untuk segera mendirikan bank nasional. Maka, pada September 1945, cikal bakal Bank Negara Indonesia (BNI) mulai terbentuk, bersamaan dengan Yayasan Poesat Bank Indonesia yang juga ia gagas untuk mengelola perbankan negara.
Secara resmi, BNI ditetapkan sebagai bank sentral pada 5 Juli 1946 melalui Perpu No.2 tahun 1946. Selain mengemban fungsi vital sebagai bank sentral, BNI juga menjalankan peran sebagai bank umum, melayani pemberian kredit, penerbitan obligasi, serta pengelolaan simpanan masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.
Margono dipercaya memimpin BNI di awal perjalanannya, dengan modal yang dihimpun dari patungan seluruh rakyat Indonesia. Namun, perjuangan BNI tidaklah mudah. Bank ini langsung dihadapkan pada medan perang ekonomi, menjadi garda terdepan melawan DJB Belanda. BNI menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai tandingan uang NICA yang dicetak oleh DJB, sebuah pertarungan simbol kedaulatan moneter.
Sayangnya, agresi militer Belanda yang meluas membuat operasional BNI terhambat. Banyak cabang di daerah terpaksa tutup, dan aset-asetnya dirampas, sehingga fungsi BNI sebagai bank sentral tidak dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Republik.
Pasca-perang kemerdekaan pada 1949, BNI kembali bangkit. Namun, perannya sebagai bank sentral mulai bergeser. Pada 1953, pemerintah mengambil alih DJB dan merestrukturisasinya menjadi Bank Indonesia, yang kemudian secara resmi mengambil alih fungsi bank sentral negara. Pencabutan status bank sentral BNI secara resmi terjadi pada tahun 1968. Sejak saat itu, BNI bertransformasi menjadi bank umum milik negara, yang kita kenal hingga kini sebagai salah satu bank pelat merah terbesar di Indonesia.
