Sejarah mencatat sebuah momen krusial yang mengubah lanskap politik Indonesia. Pada 20 Mei 1998, di tengah pusaran krisis moneter dan gejolak politik yang memuncak, 14 menteri Kabinet Pembangunan VII secara serentak mengajukan pengunduran diri. Peristiwa yang diulas kembali oleh jabarpos.id ini bukan sekadar insiden politik biasa, melainkan sebuah titik balik yang tak terhindarkan, mempercepat berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade.
Ginandjar Kartasasmita, yang kala itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, menjadi salah satu tokoh sentral di balik keputusan kolektif tersebut. Dalam memoarnya, Managing Indonesia’s Transformation (2013), Ginandjar mengungkap bahwa para menteri telah mencapai kesimpulan pahit: ekonomi Indonesia berada di ambang kehancuran total tanpa jalan keluar yang jelas.
Pertemuan penting yang digelar di Gedung Bappenas, Jakarta, menjadi saksi bisu diskusi intensif sejak pagi hari. Ginandjar memaparkan secara gamblang kondisi ekonomi nasional, memperingatkan potensi kolaps jika situasi terus dibiarkan. Mayoritas menteri yang hadir menyepakati analisis tersebut, kecuali Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Ary Mardjono yang memiliki pandangan berbeda.
Also Read
Dari forum itulah, Ginandjar menyatakan niatnya untuk mundur dari kabinet yang baru empat hari dilantik Soeharto. Keputusan berani ini segera diikuti oleh menteri-menteri lainnya, hingga akhirnya total 14 anggota kabinet menyatakan mundur bersamaan. Mereka adalah Akbar Tandjung, A.M. Hendropriyono, Giri Suseno Hadihardjono, Haryanto Dhanutirto, Ginandjar Kartasasmita, Kuntoro Mangkusubroto, Justika Baharsjah, Rachmadil Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjarawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tanri Abeng.
Dalam pernyataan bersama, ke-14 menteri menegaskan bahwa pembentukan kabinet baru tidak akan menjadi solusi bagi akar persoalan krisis yang melanda Indonesia. Pernyataan ini menjadi indikasi jelas pudarnya kepercayaan elite ekonomi terhadap kepemimpinan Soeharto.
Sejarawan Robert Edward Elson, dalam karyanya Soeharto: A Political Biography (2017), mencatat keterkejutan Soeharto atas langkah kolektif para menterinya. Menurut Elson, pengunduran diri massal ini sama sekali di luar perhitungan politik sang presiden, yang saat itu masih berencana mengumumkan "Kabinet Reformasi" pada 21 Mei 1998 sebagai upaya terakhir mempertahankan legitimasi kekuasaannya.
Upaya untuk mencegah gelombang pengunduran diri ini sempat dilakukan. Wakil Presiden BJ Habibie, dalam bukunya Detik-detik yang Menentukan (2006), mengungkapkan bahwa ia telah meminta para menteri untuk tetap bertahan. Namun, keputusan mereka sudah bulat dan tak tergoyahkan.
Dengan hilangnya dukungan dari para menteri kunci serta elite politik, posisi Soeharto semakin terpojok. Sehari setelah pengunduran diri massal itu, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya, mengakhiri era kepemimpinan yang telah berlangsung selama 32 tahun dan membuka lembaran baru bagi Indonesia.
