Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini mengungkapkan sebuah gebrakan kebijakan yang sukses menarik perhatian dunia internasional. Program perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digagas oleh BP BUMN dan BPI Danantara, menurut Prabowo, telah menuai decak kagum dari berbagai pihak di luar negeri. Informasi ini disampaikan dalam laporan jabarpos.id.
Dalam sebuah dialog bersama jurnalis senior dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/9/2026) – yang kemudian disiarkan oleh CNBC Indonesia pada Rabu (16/9/2026) – Prabowo menyoroti betapa langkah ini dianggap luar biasa. "Ini pun asing kaget, kok ada pemimpin Indonesia yang berani tutup ratusan BUMN? Sedikit yang berani," ujarnya, mengutip kembali apa yang disampaikan kepada jabarpos.id.
Di bawah kepemimpinan Danantara, Prabowo menegaskan komitmen untuk mentransformasi BUMN dari yang semula dianggap sebagai beban negara menjadi entitas bisnis yang tangguh dan menguntungkan. "Kita bayangkan, hari ini sudah 328 ditutup, dan nanti Desember minimal 750 targetnya. Efisiensi ya, hanya yang kuat dan menguntungkan," paparnya, menunjukkan ambisi besar di balik program ini.
Also Read
Meskipun demikian, Prabowo memastikan bahwa program perampingan ini tidak akan merugikan para karyawan yang selama ini telah berkontribusi. Ia menjamin adanya solusi yang adil, seperti pemindahan karyawan berprestasi ke unit lain atau penawaran opsi pensiun dini, sehingga tidak menimbulkan gejolak.
Prabowo tidak menampik bahwa bobroknya kinerja sejumlah BUMN tak lepas dari ulah oknum tidak bertanggung jawab, terutama di level pimpinan. Ia bahkan menyinggung adanya praktik "direksi yang kadang-kadang lebih lihai dari penguasa," menciptakan dilema siapa yang sebenarnya mengendalikan siapa. "Makanya saya bilang ke Danantara, Kamu kalau sebanyak mungkin BUMN kau bisa tutup yang enggak beres, kamu pahlawan negara," tegasnya, menyoroti urgensi penertiban.
Sebagai contoh, Prabowo membandingkan proyek konstruksi. Menurutnya, sektor swasta cenderung lebih teliti dan efisien karena terikat waktu dan biaya. Berbeda dengan BUMN, di mana "kecenderungannya juga BUMN itu maaf aja saya bicara apa adanya, jadi sumber dana untuk penguasa," ungkapnya, sembari mengkritik praktik pengadaan barang yang seringkali diwarnai mark-up dan penyelewengan.
Di sisi lain, Prabowo juga mendorong BUMN untuk berbagi peran dengan sektor swasta demi mendukung perekonomian nasional. "Sekarang begini, pemerintah ini ternyata punya lebih dari 130 hotel loh, kenapa hotel kan biar aja swasta yang di bidang itu," ujarnya, mempertanyakan efisiensi kepemilikan aset yang bisa dikelola lebih baik oleh swasta. Ia juga meminta BUMN untuk berkolaborasi dengan swasta dalam pekerjaan yang belum mampu dijalankan karena keterbatasan finansial.
Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga berencana melakukan penelusuran investasi terhadap direksi-direksi lama hingga 30 tahun ke belakang. Langkah ini diambil untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian negara yang ditimbulkan. "Kita mau bikin pengadilan, memproses untuk investigasi direksi 30 tahun ke belakang. Baik itu benar rencananya. Pertanggungjawaban karena kamu bikin rugi negara dan jumlahnya bukan sedikit," pungkasnya, menandakan era baru akuntabilitas di tubuh BUMN.
