Jabarpos.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, akhirnya angkat bicara mengenai dinamika asesmen yang dilakukan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia. Persoalan ini menjadi sorotan tajam karena dianggap dapat memengaruhi arus modal asing yang masuk ke bursa saham tanah air. Namun, Airlangga menegaskan bahwa kondisi ini sebenarnya bukan cerminan dari kesehatan ekonomi nasional maupun kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa.
Menurut Airlangga, inti permasalahan yang disoroti oleh MSCI terletak pada aspek tata kelola perdagangan saham, terutama terkait porsi saham yang beredar di masyarakat atau yang dikenal dengan istilah free float. Ia menekankan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh, begitu pula dengan kinerja emiten yang secara umum masih menunjukkan profitabilitas yang baik serta rutin membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya.
"Bagi Indonesia, persoalan ini bukan berkaitan dengan fundamental ekonomi maupun fundamental emiten, melainkan lebih kepada aspek governance atau tata kelola dalam perdagangan pasar, khususnya terkait saham dengan free float yang terbatas," ujar Airlangga saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta.
Also Read
Pemerintah saat ini tengah fokus pada implementasi program reformasi pasar modal yang telah disepakati. Salah satu agenda krusial yang sedang dikejar adalah memastikan terpenuhinya ketentuan minimal free float sebesar 15 persen. Selain itu, pemerintah juga tengah memantau saham-saham yang saat ini masih berada dalam daftar tunggu (watchlist) MSCI agar dapat segera memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tenggat waktu hingga Juni 2027 untuk menuntaskan berbagai persoalan struktural ini. Dalam peta jalan reformasi tersebut, salah satu langkah besar yang disiapkan adalah proses demutualisasi bursa. Langkah ini bertujuan untuk mengubah struktur kepemilikan dan tata kelola bursa efek dari yang semula berbasis keanggotaan menjadi sebuah perusahaan dengan struktur kepemilikan yang lebih modern dan transparan.
Menanggapi kekhawatiran pasar, Airlangga juga memberikan catatan bahwa MSCI bukanlah satu-satunya kompas bagi investor global. Ia mengingatkan bahwa masih terdapat lembaga pemeringkat dan penyedia indeks besar lainnya seperti S&P dan FTSE Russell yang menjadi acuan dunia.
"MSCI bukan satu-satunya rating. Ada S&P, ada FTSE Russell. Jadi, satu lembaga tidak bisa mendikte yang lainnya," tegasnya. Ia meyakini bahwa risiko dari hasil asesmen MSCI dapat dimitigasi karena investor masih memiliki alternatif indeks lain untuk menentukan strategi investasi mereka di Indonesia.
Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan demi menjaga kepercayaan investor. Airlangga juga mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus mendorong reformasi ini. Dengan pergerakan pasar modal yang menunjukkan tren positif dalam beberapa hari terakhir, pemerintah berharap transparansi mengenai kemajuan reformasi ini dapat terus disampaikan kepada publik agar kepercayaan pasar tetap terjaga.
