Bogor | Jabar Pos – Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penjualan gas elpiji 3 Kg yang dinilai menyulitkan masyarakat mendapat sorotan dari Anggota DPRD Kota Bogor.
Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS, Rozi Putra, mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak keluhan dari masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 Kg di tingkat pengecer serta antrean panjang di pangkalan resmi.
“Kami banyak menerima laporan dari warga yang kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 Kg. Transisi kebijakan ini harus dilakukan dengan cermat dan matang agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Rozi, Senin (5/2/2024) dikutip.
Dorong Solusi Strategis
Sebagai bentuk solusi, Rozi Putra mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis guna memastikan distribusi gas subsidi berjalan dengan lancar dan adil. Ia mengusulkan beberapa langkah konkret, antara lain:
- Audit Distribusi dan Monitoring Stok. Pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi gas elpiji 3 Kg guna memastikan tidak ada penyimpangan atau kecurangan di tingkat agen dan pangkalan.
- Penguatan Pengawasan di Lapangan. Rozi meminta Pemerintah Kota Bogor untuk membentuk tim khusus guna mengawasi penyaluran gas subsidi serta memastikan harga tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
- Penambahan Kuota dan Pasokan Jika kelangkaan terus berlanjut, Rozi mendorong pemerintah untuk segera menambah kuota gas elpiji 3 Kg bagi wilayah-wilayah yang terdampak guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Edukasi dan Sosialisasi Mekanisme Pembelian. Pemerintah didorong untuk melakukan sosialisasi mengenai mekanisme pembelian gas subsidi di pangkalan, termasuk syarat penggunaan KTP, agar masyarakat tidak kebingungan saat ingin membeli gas.
Pemerintah Harus Hadir untuk Masyarakat
Rozi menegaskan bahwa pemerintah harus hadir di tengah masyarakat dalam situasi seperti ini. Ia tidak ingin masyarakat beralih ke bahan bakar alternatif seperti kayu bakar akibat kesulitan mendapatkan gas elpiji.
“Pemerintah harus bertindak cepat dan tepat dalam menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya,” tegasnya.
Rozi juga berkomitmen untuk terus mengawal permasalahan distribusi gas elpiji 3 Kg ini hingga tuntas dan memastikan hak masyarakat terhadap energi tetap terjamin.
