Jakarta – Gagasan mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) yang dikenal sebagai rupiah digital, tampaknya belum menjadi prioritas mendesak bagi Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh M. Anwar Bashori, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Menurut Anwar, realisasi rupiah digital masih terhambat oleh beragamnya kondisi masyarakat dan infrastruktur di Tanah Air, demikian laporan jabarpos.id.
Anwar Bashori, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI, menjelaskan bahwa keberagaman pemanfaatan mata uang rupiah di Indonesia menjadi faktor utama. "Urgensi CBDC untuk saat ini belum terasa karena heterogenitas kita yang luar biasa," ujarnya di hadapan anggota dewan pada Kamis (27/8/2026). Ia menyoroti tantangan edukasi, luasnya wilayah kepulauan, hingga masalah fundamental seperti penyelesaian kurs yang belum merata.
Lebih lanjut, Anwar menyoroti perbedaan pemahaman masyarakat antar-pulau dalam menjaga uang tunai. Kondisi ini mengakibatkan BI harus mengganti sekitar 90% uang lusuh setiap tahunnya di berbagai daerah, karena tidak semua wilayah memiliki standar uang layak edar yang sama. Dari sisi digitalisasi sistem pembayaran pun, disparitas infrastruktur antar-pulau masih kentara. "Indonesia bukan hanya di Jawa, Indonesia bukan hanya di beberapa kota," tegasnya, menekankan bahwa rupiah digital saat ini masih sebatas masuk kajian penerapan.
Also Read
Meskipun demikian, Bank Indonesia tidak mengabaikan potensi rupiah digital. Proyek Garuda, inisiatif BI untuk mengeksplorasi CBDC, terus berjalan meskipun belum menunjukkan kemajuan signifikan sejak 2025. Tahun lalu, BI berhasil menyelesaikan proof of concept (PoC) untuk tahap pertama, yaitu immediate state – wholesale cash ledger.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, sebelumnya menjelaskan bahwa PoC ini merupakan kelanjutan dari tiga tahapan awal yang dimulai sejak 2022, meliputi white paper, consultative paper, dan laporan konsultasi publik. "PoC adalah upaya bank sentral untuk menguji kesiapan teknologi yang mendukung pengembangan model bisnis rupiah digital," kata Ramdan dalam rilis BI, Jumat (13/12/2024).
Pengujian komprehensif pada tahun 2025 mencakup aspek teknis krusial, keamanan transaksi, dan interoperabilitas dengan sistem pembayaran serta infrastruktur keuangan yang sudah ada. Setiap tahapan ini penting untuk memperkaya ide, mengeksplorasi inovasi, dan memvalidasi konsep. Teknologi distributed ledger technology (DLT) menjadi platform potensial yang dievaluasi secara menyeluruh untuk mendukung proyeksi kebutuhan rupiah digital di masa depan.
Dengan demikian, meskipun kajian terhadap rupiah digital terus dilakukan, urgensinya untuk diterapkan secara luas di Indonesia masih memerlukan pertimbangan mendalam. Kondisi geografis, sosial, dan infrastruktur yang beragam menjadi penentu utama dalam menentukan waktu yang tepat bagi kehadiran mata uang digital bank sentral di Tanah Air.
