Jabarpos.id – PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) akhirnya angkat bicara terkait isu miring yang menyeret nama perusahaan mereka. Perusahaan milik selebritas Raffi Ahmad ini memberikan penjelasan resmi menanggapi tudingan adanya potensi konflik kepentingan dalam proyek pengadaan jasa influencer yang menelan biaya hingga Rp14,6 miliar.
Isu ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan temuan terkait pengadaan jasa influencer oleh sejumlah instansi pemerintah. Dalam laporan tersebut, disebutkan adanya kerja sama antara Kementerian Kebudayaan (dahulu Kemendikbud) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan PT Rans Animasi Indonesia (RAI) dan RANS. Publik menyoroti posisi Raffi Ahmad yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP), sehingga memicu pertanyaan mengenai transparansi kerja sama tersebut.
Menanggapi kegaduhan tersebut, manajemen RANS melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan bahwa seluruh proses kerja sama dilakukan secara profesional. Mereka menekankan bahwa RANS telah berdiri sejak 2018 dan telah membangun reputasi sebagai perusahaan berbasis kreator yang sukses dengan jangkauan lebih dari 140 juta pengikut.
Also Read
Manajemen menjelaskan bahwa produk-produk kreatif mereka, seperti The Dudas-1, sudah eksis dan beroperasi jauh sebelum Raffi Ahmad dilantik menjadi UKP pada Oktober 2024. Sebagai bukti, The Dudas-1 telah memproduksi sekitar 90 konten sebelum adanya penunjukan dari KKP. Hal ini menunjukkan bahwa proyek tersebut bukanlah sesuatu yang dipaksakan karena jabatan politik, melainkan hasil dari kinerja kreatif yang sudah berjalan lama.
Lebih lanjut, RANS memastikan bahwa setiap kontrak dengan instansi pemerintah mengikuti prosedur pengadaan yang sah dan transparan. Proses tersebut dilakukan melalui platform resmi seperti Inaproc.id atau e-catalogue.com yang dapat diakses oleh publik. Perusahaan berkomitmen untuk selalu mematuhi persyaratan administratif, teknis, hingga komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait demi menjaga tata kelola perusahaan yang baik.
Terkait rincian proyek, nilai total kerja sama sebesar Rp14,69 miliar tersebut terbagi menjadi dua bagian utama. Pertama, kampanye bersama Kementerian Kebudayaan senilai Rp3,9 miliar yang bertujuan mempromosikan museum-museum di Indonesia. Kedua, tiga kampanye bersama KKP senilai Rp10,79 miliar yang fokus pada edukasi sumber daya laut dan industri perikanan.
Mengenai kewajaran harga, manajemen RANS menegaskan bahwa angka tersebut mengacu pada rate card komersial yang lazim digunakan kepada klien lainnya. Nilai tersebut tidak hanya mencakup biaya unggah konten di media sosial, tetapi juga mencakup biaya produksi konten yang kompleks, biaya perjalanan, logistik, kehadiran influencer di lapangan, hingga program off-air dan aktivitas promosi lainnya.
Melalui penjelasan ini, RANS berharap publik dapat memahami bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk sinergi profesional antara sektor kreatif dan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat melalui konten yang menarik dan interaktif.
