Jabarpos.id – Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengumumkan kebijakan khusus untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi korban bencana gempa bumi. Langkah strategis ini diambil guna memastikan para pelaku usaha dan masyarakat terdampak dapat segera bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat bencana alam tersebut.
Salah satu poin utama dalam kebijakan ini adalah pemberian relaksasi kredit atau restrukturisasi bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). OJK berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam proses penataan ulang kredit ini hingga jangka waktu tiga tahun ke depan. Kebijakan ini menyasar masyarakat yang berada di delapan kabupaten di wilayah NTT yang terdampak langsung oleh bencana.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk empati dan dukungan nyata pemerintah terhadap pemulihan finansial warga. Menurutnya, restrukturisasi ini bertujuan memberikan ruang bernapas bagi para debitur agar mereka tidak terbebani oleh kewajiban pembayaran yang kaku di tengah situasi sulit.
Also Read
"Terkait dengan kredit, kami memberikan restrukturisasi di NTT bagi mereka yang terdampak bencana hingga tiga tahun ke depan. Fokus utama kami adalah delapan kabupaten di NTT yang mengalami dampak signifikan," ujar sosok yang akrab disapa Kiki tersebut.
Tidak hanya berhenti pada restrukturisasi, pemerintah juga menyiapkan skema keringanan bunga yang sangat signifikan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyusun peta jalan pengurangan beban bunga KUR bagi para korban.
Dalam skema yang telah disepakati, pada tahun 2027 mendatang, bunga atau margin KUR bagi debitur terdampak gempa di NTT akan dipangkas hingga mencapai angka 0 persen. Kebijakan bunga nol persen ini diharapkan menjadi stimulus kuat bagi masyarakat untuk memulai kembali usaha mereka tanpa dihantui beban bunga bank. Setelah masa tersebut berakhir, pada tahun 2028, bunga KUR akan kembali diberlakukan namun dengan tarif yang sangat rendah, yakni hanya sebesar 3 persen.
Airlangga menegaskan bahwa proses restrukturisasi kredit sudah mulai digulirkan sejak tahun ini. Dengan kombinasi antara restrukturisasi kredit dan penurunan bunga secara bertahap, pemerintah optimis pemulihan ekonomi di wilayah NTT dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Kebijakan besar ini merupakan hasil dari rapat koordinasi intensif Komite Kebijakan KUR yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan penting, mulai dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Rakyat (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, hingga perwakilan OJK.
Selain fokus pada penanganan bencana, pemerintah juga menunjukkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui target penyaluran KUR pada tahun 2027 yang dipatok sebesar Rp394 triliun. Dari total angka tersebut, alokasi untuk KUR reguler mencapai Rp325 triliun, yang diharapkan dapat terus menggerakkan roda ekonomi mikro di seluruh pelosok negeri.
