Jabarpos.id – Langkah politik Gibran Rakabuming Raka yang secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026) memicu gelombang pertanyaan di tengah masyarakat. Setelah resmi meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, perhatian publik kini beralih pada satu isu krusial: apakah mantan orang nomor dua di Indonesia ini tetap berhak menerima uang pensiun dan berbagai fasilitas negara lainnya?
Persoalan hak keuangan bagi mantan pemimpin negara bukanlah hal baru, namun pengunduran diri di tengah masa jabatan selalu menjadi diskursus yang menarik. Secara hukum, ketentuan mengenai hak administratif dan finansial bagi mantan presiden maupun wakil presiden telah diatur secara rigid dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Regulasi ini menjadi payung hukum utama yang menentukan apakah seorang pejabat yang berhenti dari jabatannya berhak mendapatkan jaminan hari tua dari negara.
Berdasarkan Pasal 6 dalam Bab III undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dari jabatannya dengan hormat berhak memperoleh uang pensiun. Aturan tersebut menyebutkan bahwa besaran pensiun pokok yang diterima adalah sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih menjabat. Hal ini memberikan kepastian bahwa status pengunduran diri akan sangat menentukan besaran dana yang akan diterima di masa mendatang.
Also Read
Jika menilik struktur penggajian, gaji pokok seorang wakil presiden memiliki perhitungan khusus. Merujuk pada UU No. 7 Tahun 1978, gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Untuk mengetahui angka pastinya, kita perlu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut, gaji tertinggi pejabat negara—seperti Ketua MPR, Ketua DPR, hingga Ketua Mahkamah Agung—berada di angka Rp5,04 juta per bulan. Dengan demikian, secara matematis, gaji pokok wakil presiden berada di kisaran Rp20,16 juta per bulan.
Namun, hak yang diterima mantan wakil presiden tidak hanya sebatas uang tunai bulanan. Negara juga memberikan paket fasilitas yang cukup komprehensif. Mantan wakil presiden akan menerima berbagai tunjangan sesuai regulasi pegawai negeri, biaya operasional rumah tangga yang mencakup tagihan listrik, air, hingga telepon, serta jaminan biaya perawatan kesehatan bagi dirinya beserta keluarga.
Tak hanya itu, aspek kenyamanan hidup pasca-jabatan juga diperhatikan. Negara berkewajiban menyediakan rumah kediaman yang layak lengkap dengan perabotannya, serta kendaraan dinas milik negara yang dilengkapi dengan pengemudi pribadi. Seluruh hak keuangan ini akan mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah proses pemberhentian secara hormat selesai dilakukan.
Kunci utama dari seluruh hak ini terletak pada status pemberhentiannya. Dalam penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978, setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden secara otomatis dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali jika MPR secara eksplisit memutuskan bahwa pemberhentian tersebut dilakukan secara tidak dengan hormat. Oleh karena itu, selama MPR menetapkan pengunduran diri Gibran sebagai pemberhentian dengan hormat, maka seluruh hak pensiun dan fasilitas mewah tersebut akan tetap mengalir kepadanya.
