Jabarpos.id – Pemerintah Indonesia menunjukkan pergerakan anggaran yang sangat masif sepanjang tahun berjalan. Hingga memasuki penghujung bulan Oktober 2026, realisasi belanja pemerintah pusat tercatat telah menyentuh angka fantastis, yakni sebesar Rp2.343,6 triliun. Jika dikalkulasikan, jumlah tersebut telah mencapai 74,4 persen dari total target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp3.149,7 triliun.
Lonjakan realisasi ini menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang sangat tinggi di sektor publik. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, belanja pemerintah pusat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni sebesar 24,7 persen. Pada tahun lalu, realisasi belanja di periode yang sama hanya berada di angka Rp1.879,6 triliun.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (13/11/2026), mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan berhenti di angka tersebut. Ia memprediksi akan terjadi percepatan atau akselerasi penyerapan anggaran pada dua bulan terakhir, yakni November dan Desember, guna memastikan seluruh program kerja terserap secara optimal sebelum tahun anggaran berakhir.
Also Read
Secara keseluruhan, total belanja negara hingga Oktober 2026 telah mencapai Rp2.997,2 triliun atau sekitar 78 persen dari target total Rp3.842,7 triliun. Komponen belanja ini terbagi menjadi dua jalur utama, yakni belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah (TKD). Untuk TKD sendiri, pemerintah telah menyalurkan Rp653,6 triliun atau setara dengan 94,3 persen dari target yang telah ditetapkan.
Jika dibedah lebih dalam, mayoritas dana tersebut mengalir melalui belanja Kementerian atau Lembaga (K/L) yang mencapai Rp1.239,1 triliun atau sekitar 82 persen dari target. Dana ini digunakan untuk berbagai program strategis nasional, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), pembangunan infrastruktur, hingga layanan pendidikan dan penanganan bencana alam.
Sementara itu, belanja non-K/L yang terealisasi sebesar Rp1.104,5 triliun (67,4 persen dari target) dialokasikan untuk kebutuhan krusial seperti pembayaran pensiun ASN, subsidi dan kompensasi BBM serta listrik, hingga pembayaran bunga utang negara.
Jika dilihat dari klasifikasi jenis belanja, sektor belanja barang mendominasi dengan nilai Rp545,3 triliun. Dana ini mencakup berbagai program sosial dan layanan publik, seperti pembinaan PAUD dan SMK, dana BOS untuk madrasah swasta, layanan kesehatan, penyaluran beras SPHS, hingga pemberian insentif biodiesel.
Selain itu, belanja pegawai juga menyerap anggaran sebesar Rp320,4 triliun yang digunakan untuk gaji, tunjangan ASN, penyesuaian tunjangan hakim Mahkamah Agung, serta tunjangan profesi guru non-ASN. Di sisi pembangunan, belanja modal telah mencair sebesar Rp248,6 triliun untuk memperkuat konektivitas nasional dan ketahanan pangan. Terakhir, sektor perlindungan sosial melalui belanja bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako telah menyerap dana sebesar Rp124,9 triliun.
