Jabarpos.id – Kabar mengejutkan datang dari pasar modal tanah air setelah Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis daftar emiten dengan tingkat konsentrasi kepemilikan saham yang sangat tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC). Fenomena ini menarik perhatian publik karena di dalam daftar tersebut, terdapat 11 perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk dalam kategori tersebut.
Menanggapi situasi ini, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyatakan sikap tegas. Pihak Danantara berencana untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap ke-11 emiten BUMN yang masuk dalam radar pengawasan tersebut. Langkah ini diambil guna memastikan apakah struktur kepemilikan yang terkonsentrasi tersebut murni merupakan mekanisme pasar atau terdapat indikasi praktik yang menyimpang.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa pihaknya akan berdiri tegak di atas aturan yang berlaku di bursa. Ia menyatakan bahwa tidak akan ada perlakuan khusus atau hak istimewa bagi perusahaan-perusahaan yang merupakan aset negara jika terbukti melanggar ketentuan.
Also Read
"Mungkin saja saham-saham BUMN tersebut memang terkonsentrasi pada beberapa investor tertentu. Namun, intinya kami harus patuh pada regulasi yang ada. Ini adalah momentum di mana semua pihak, tanpa terkecuali, harus mengikuti aturan main yang sama," ujar Dony saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta Selatan.
Dony juga menambahkan bahwa Danantara tidak akan memberikan dispensasi atau keringanan bagi emiten mana pun jika dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan adanya praktik lancung atau manipulasi. "Kami akan pelajari lebih lanjut. Prinsipnya, kami harus mengikuti semua aturan dan tidak akan memandang bulu," tegasnya.
Sebagai informasi, Komite Kepemilikan Saham Terkonsentrasi telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur kepemilikan saham seluruh perusahaan yang tercatat di bursa per 30 Oktober 2026. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi ini adalah perusahaan yang memiliki kepemilikan kumulatif hingga 10 pemegang saham tanpa warkat (scripless), ditambah dengan kepemilikan dengan warkat (scrip) minimal sebesar 92,5 persen.
Meski masuk dalam daftar HSC, pihak bursa mengimbau masyarakat agar tidak langsung menarik kesimpulan bahwa hal ini merupakan sebuah pelanggaran hukum. Pengumuman ini lebih bersifat transparansi informasi agar investor dapat lebih berhati-hati dalam memperhatikan keterbukaan informasi dari masing-masing emiten.
Berikut adalah daftar 11 emiten BUMN yang masuk dalam kategori kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi:
- PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SMCB) dengan angka 99,291%
- PT Indofarma Tbk. (INAF) dengan angka 97,072%
- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dengan angka 96,049%
- PT Kimia Farma (Persero) Tbk. (KAEF) dengan angka 95,687%
- PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) dengan angka 95,602%
- PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) dengan angka 95,394%
- PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (IPCM) dengan angka 95,208%
- PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) dengan angka 95,225%
- PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP) dengan angka 93,797%
- PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dengan angka 93,024%
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) dengan angka 93,416%
Kini, mata para investor dan pelaku pasar tertuju pada langkah Danantara dalam menelusuri keabsahan struktur kepemilikan tersebut demi menjaga integritas pasar modal Indonesia.
