Bank Indonesia (BI) baru-baru ini mengungkap daftar sektor usaha di Indonesia yang dinilai masih sangat membutuhkan suntikan kredit dari perbankan. Sektor-sektor ini memiliki ruang pertumbuhan yang masif, namun belum tergarap optimal oleh kucuran dana bank. Informasi ini, seperti dilaporkan oleh jabarpos.id, didasarkan pada penilaian mendalam terhadap ‘credit gap’ atau selisih antara kredit yang telah disalurkan dengan potensi pertumbuhan riil yang dimiliki sektor tersebut. Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menekankan pentingnya perbankan untuk lebih agresif menyasar area-area ini.
Destry menjelaskan bahwa asesmen ini merupakan bagian dari upaya BI untuk memetakan sektor-sektor ekonomi yang memiliki dampak berganda (multiplier effect) besar terhadap perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja. "Kami melakukan asesmen, melihat dari berbagai sektor, dan mengamati credit gap yang ada," ujarnya dalam konferensi pers pada Rabu (20/5/2026).
Sektor pertanian menjadi sorotan utama. Meskipun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 12,67%, pertumbuhannya di kuartal I-2026 baru menyentuh 4,97%. Angka ini mengindikasikan bahwa sektor agraris masih memiliki kapasitas besar untuk menyerap lebih banyak kredit dan berakselerasi. Destry menegaskan, "Artinya, sektor ini masih punya ruang besar sebenarnya untuk mendapatkan kucuran kredit dari bank-bank."
Selain pertanian, sektor perdagangan juga masuk dalam daftar prioritas. Dengan porsi 13,28% terhadap PDB dan pertumbuhan 6,26%, sektor ini dinilai belum mendapatkan dukungan kredit yang optimal. Padahal, konsumsi masyarakat yang menjadi motor penggerak perdagangan, tumbuh di atas 5%. Ironisnya, kucuran kredit untuk sektor perdagangan masih relatif rendah, hanya 3,9%. Ini menunjukkan adanya "credit gap negatif" yang signifikan, menurut Destry.
Melihat potensi ini, BI secara aktif mendorong perbankan untuk lebih proaktif menyalurkan kredit ke sektor-sektor dengan credit gap tinggi. Sektor-sektor ini tidak hanya menjanjikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki dampak multiplier yang besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi.
Untuk mendukung inisiatif ini, BI telah mengimplementasikan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM). KLM dirancang untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit ke berbagai sektor prioritas, meliputi Pertanian, Industri dan Hilirisasi, Jasa (termasuk Ekonomi Kreatif), Konstruksi, Real Estate dan Perumahan, serta UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan.
Hingga minggu pertama Mei 2026, insentif KLM yang telah diterima bank mencapai Rp 424,7 triliun. Sebagian besar, yakni Rp 361,0 triliun, dialokasikan melalui lending channel, sementara Rp 63,7 triliun melalui interest rate channel. Secara rinci, bank BUMN menerima Rp 214,2 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Rp 171,1 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp 30,6 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) Rp 8,2 triliun.
Kinerja kredit perbankan secara keseluruhan juga menunjukkan tren positif. Pada April 2026, pertumbuhan kredit tercatat sebesar 9,98% (yoy), meningkat dari 9,49% (yoy) pada Maret 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan kredit investasi (19,48% yoy), kredit modal kerja (6,04% yoy), dan kredit konsumsi (6,13% yoy).
BI memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang tahun 2026 akan tetap terjaga di kisaran 8-12%. Prospek cerah ini ditopang oleh beberapa faktor, termasuk masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) sebesar Rp 2.551,42 triliun, atau sekitar 22,57% dari total plafon kredit yang tersedia. Selain itu, kapasitas pembiayaan bank juga memadai, tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 25,39% dan pertumbuhan DPK yang tinggi mencapai 11,39% (yoy) pada April 2026. Efisiensi suku bunga perbankan juga dapat ditingkatkan, dengan suku bunga kredit di angka 8,73% dan suku bunga deposito 1 bulan sebesar 4,16% pada April 2026.
