Pasar obligasi Jepang kini tengah menghadapi gejolak serius, memicu kekhawatiran di kalangan investor global. Imbal hasil surat utang pemerintah melonjak ke level tertinggi dalam empat dekade terakhir, demikian laporan jabarpos.id. Situasi ini dipicu oleh rencana pemerintah Jepang untuk mengucurkan anggaran tambahan senilai 3 triliun yen, atau sekitar US$19 miliar, yang kontroversial.
Kenaikan imbal hasil ini sangat mencolok. Obligasi pemerintah Jepang tenor 10 tahun, misalnya, sempat menyentuh angka 2,809% pada 20 Mei, sebuah level yang belum pernah terlihat sejak tahun 1996. Sementara itu, obligasi tenor 30 tahun menembus 4%, mengindikasikan kekhawatiran investor yang mendalam terhadap risiko fiskal dan tekanan inflasi yang terus meningkat di Negeri Sakura.
Perdana Menteri Sanae Takaichi mengusulkan anggaran tambahan ini dengan tujuan mulia: membantu rumah tangga Jepang menghadapi lonjakan biaya hidup, terutama akibat kenaikan harga energi yang dipicu oleh konflik di Iran. Dana tersebut direncanakan untuk subsidi bahan bakar dan utilitas. Namun, langkah ini justru memicu skeptisisme pasar yang tajam, mempertanyakan janji pemerintah sebelumnya untuk tidak menambah total penerbitan obligasi hingga tahun 2026.
"Tanda Bahaya" dari Para Ahli
Jesper Koll, Direktur Ahli Monex Group, tidak ragu melontarkan kritik. "Pasar obligasi adalah banyak hal, tetapi mereka tidak bodoh," ujarnya. "Anda tidak dapat meningkatkan pengeluaran tanpa meningkatkan utang." Koll juga menyoroti penggunaan acuan tahun kalender 2026 oleh PM Takaichi dalam menjelaskan target penerbitan obligasi, yang dianggap tidak lazim karena Jepang secara tradisional menggunakan tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret. "Jika ada tanda bahaya, itu adalah tanda bahaya," tegasnya.
Senada dengan Koll, Louis Chua, pengamat riset ekuitas untuk Asia di Julius Baer, menambahkan bahwa ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah, tingginya harga komoditas, serta peningkatan beban subsidi energi, semuanya berkontribusi memperburuk sentimen pasar terhadap posisi fiskal Jepang saat ini.
Optimisme di Tengah Keraguan
Namun, tidak semua analis melihat paket anggaran ini sebagai ancaman. Krishna Bhimavarapu, Ekonom APAC State Street Investment Management, berpendapat bahwa langkah pemerintah ini sejalan dengan pendekatan fiskal PM Takaichi yang cenderung hati-hati. "Kami tetap secara struktural optimis terhadap Jepang, baik pada ekonomi maupun pasar," katanya. Menurut Bhimavarapu, anggaran tambahan tersebut lebih menyerupai "bantalan yang ditargetkan" untuk rumah tangga yang menghadapi tekanan harga energi, bukan stimulus ekonomi berskala besar.
Ironisnya, data ekonomi terbaru justru mengindikasikan adanya perbaikan di Jepang. Ekonomi tumbuh pada laju tahunan 2,1% pada kuartal pertama, dengan PDB riil naik 0,5% dari kuartal sebelumnya. Ekspor juga melonjak 14,8% pada bulan April dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh pengiriman semikonduktor yang kuat dan permintaan terkait kecerdasan buatan (AI).
Meski demikian, perhatian investor kini tetap tertuju pada risiko inflasi yang membayangi, potensi kenaikan suku bunga oleh bank sentral Jepang (Bank of Japan/BOJ), serta kemungkinan tambahan pasokan obligasi yang dapat semakin menekan pasar surat utang Jepang. Ketidakpastian ini menciptakan lanskap yang menantang bagi stabilitas ekonomi Jepang di masa depan.
