Jabarpos.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi melakukan transformasi besar dalam mekanisme pengelolaan keuangan negara. Melalui kebijakan terbaru, pemerintah memutuskan untuk mengubah strategi penempatan dana berlebih yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia (BI). Langkah ini menandai babak baru dalam manajemen likuiditas pemerintah pusat yang dinilai lebih dinamis dan adaptif terhadap kondisi ekonomi terkini.
Perubahan fundamental ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2026 tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat. Aturan ini telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan periode 2025-2026, Purbaya Yudhi Sadewa, pada akhir Agustus 2026 dan mulai diberlakukan secara efektif sejak 8 September 2026.
Dalam dokumen pertimbangannya, Kemenkeu menegaskan bahwa pembaruan regulasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan kas yang lebih pruden, efektif, optimal, dan responsif. Pemerintah merasa perlu melakukan penyesuaian karena aturan sebelumnya, yakni PMK Nomor 44 Tahun 2024, dinilai belum mampu mengatur secara spesifik mengenai penempatan uang negara berdasarkan kebijakan strategis yang lebih luas.
Also Read
Salah satu poin paling krusial yang menjadi sorotan adalah pergeseran lokasi penempatan dana berlebih. Jika sebelumnya kelebihan kas negara kerap ditempatkan di Bank Indonesia, kini aturan baru tersebut mengarahkan agar dana tersebut dialokasikan ke sektor perbankan umum atau instrumen investasi lainnya. Berdasarkan Pasal 11 dalam PMK 67/2026, pengelolaan kelebihan kas akan dilakukan melalui penempatan uang negara pada bank umum, baik secara konvensional maupun syariah, serta melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN).
Meski demikian, peran Bank Indonesia tidak sepenuhnya hilang dari sistem pengelolaan kas. Pemerintah tetap mempertahankan saldo operasional minimal di bank sentral. Berdasarkan Pasal 5, saldo operasional minimal yang terdiri dari rupiah dan valuta asing akan tetap disediakan melalui rekening kas umum negara, rekening penempatan, serta rekening penampungan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Besaran saldo operasional minimal ini nantinya akan ditentukan langsung oleh Menteri Keuangan dengan merujuk pada perencanaan kas yang telah disusun secara matang. Jika saldo kas negara berada di atas ambang batas minimal tersebut, maka pemerintah akan menjalankan kebijakan pengelolaan kelebihan kas. Sebaliknya, jika saldo kas berada di bawah batas minimal, maka pemerintah akan mengaktifkan protokol pengelolaan kekurangan kas.
Terkait penanganan kekurangan kas, Pasal 20 memberikan mandat kepada Bendahara Umum Negara (BUN) atau Menteri Keuangan untuk mengambil langkah-langkah strategis. Langkah tersebut dapat berupa penarikan pinjaman, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, atau dengan cara menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) guna menutup celah likuiditas yang ada. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu.
