Jabarpos.id – Tekanan besar kini tengah dihadapi oleh Bank Indonesia (BI) menyusul desakan keras dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait arah pergerakan nilai tukar rupiah. Dalam rapat kerja terbaru, Komisi XI DPR meminta otoritas moneter di bawah kepemimpinan Gubernur BI yang baru, Destry Damayanti, untuk tidak sekadar menjaga stabilitas, tetapi secara aktif mendorong penguatan nilai tukar rupiah agar selaras dengan fundamental ekonomi nasional.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie, melontarkan kritik tajam dalam rapat kerja yang berlangsung pada Senin (28/9/2026). Ia menyoroti pola kebijakan BI selama 25 tahun terakhir yang dinilai hanya mampu menjaga rupiah agar tetap stabil dalam kondisi melemah, namun gagal memberikan tren penguatan yang nyata terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Dolfie mengungkapkan kekhawatirannya terhadap proyeksi anggaran negara. Menurutnya, jika pola "stabilitas dalam pelemahan" ini terus berlanjut, asumsi nilai tukar dalam APBN terancam jebol. Ia mencontohkan, jika rupiah terus tertekan, angka Rp16.500 per US$ yang ditetapkan dalam APBN bisa melonjak drastis hingga US$ 17.900, yang pada akhirnya akan mengacaukan perencanaan fiskal pemerintah di masa depan.
Also Read
Menanggapi kritik tersebut, Gubernur BI Destry Damayanti memberikan penjelasan mendalam. Ia menegaskan bahwa bank sentral tidak memiliki kendali mutlak untuk menentukan arah kurs secara sepihak. Menurut Destry, pergerakan mata uang sangat bergantung pada kondisi fundamental ekonomi, terutama neraca pembayaran dan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
"Jika terjadi defisit, artinya permintaan dolar jauh lebih besar daripada penawarannya. Kita tidak bisa memaksakan rupiah menguat jika fundamentalnya tidak mendukung. Memaksakan penguatan tanpa dasar ekonomi yang kuat hanya akan menciptakan ketidakstabilan yang tidak berkelanjutan (not sustainable)," ujar Destry. Ia menambahkan bahwa pasar akan segera menyadari jika ada ketimpangan antara kekuatan kurs dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Lebih lanjut, Destry menjelaskan bahwa sebagai negara berkembang, Indonesia masih sangat bergantung pada aliran modal asing. Ketika modal asing masuk, pasokan dolar melimpah dan rupiah menguat. Namun, ketika terjadi aliran modal keluar (capital outflow) akibat faktor eksternal seperti kenaikan imbal hasil (yield) US Treasury atau fluktuasi harga minyak dunia, rupiah secara alami akan mengalami tekanan.
"Kami tidak berleha-leha. Kami juga menginginkan rupiah menguat, namun kami harus melihat situasi secara menyeluruh agar cadangan devisa kita tetap aman," tegasnya. BI saat ini telah mempersempit rentang volatilitas nilai tukar untuk menjaga kepastian pasar.
Menutup rapat tersebut, BI dan Komisi XI DPR akhirnya mencapai kesepakatan. BI berkomitmen untuk memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah dengan fokus pada penguatan fundamental ekonomi. Langkah ini akan ditempuh melalui kecukupan cadangan devisa, peningkatan pasokan valas domestik, perluasan transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT), pendalaman pasar valas, serta pengelolaan arus modal yang lebih berkelanjutan.
