Jabarpos.id – Stabilitas sektor keuangan nasional menjadi fokus utama dalam pertemuan strategis yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/9/2026). Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, melakukan kunjungan resmi untuk berdiskusi langsung dengan jajaran pimpinan tertinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Dasco Ahmad duduk bersama tiga tokoh kunci di tubuh OJK. Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, serta dua Kepala Eksekutif penting lainnya, yakni Hasan Fawzi yang membidangi pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, serta Sarjito yang bertanggung jawab atas pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Pertemuan ini bukan sekadar kunjungan formalitas, melainkan sebuah langkah nyata untuk memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan regulator keuangan. Dasco menekankan bahwa menjaga kepercayaan publik adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, pasar modal, dan instrumen investasi lainnya sangat bergantung pada seberapa konsisten dan ketat pengawasan yang dilakukan oleh OJK.
Also Read
Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Dasco mengungkapkan bahwa inti dari diskusi tersebut adalah bagaimana memastikan masyarakat merasa aman saat menabung maupun berinvestasi di berbagai instrumen keuangan. Ia menegaskan bahwa pengawasan yang konsisten adalah kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dari berbagai potensi risiko yang mungkin muncul di masa depan.
"Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui pengawasan yang konsisten," ujar Dasco dalam keterangan yang menyertai unggahannya. Ia menambahkan bahwa seluruh poin penting dan pandangan strategis yang muncul dalam diskusi tersebut akan segera diteruskan kepada komisi di DPR RI yang membidangi sektor keuangan.
Lebih lanjut, politisi dari Partai Gerindra ini berkomitmen untuk terus mengawal kinerja OJK agar tetap berada pada jalur yang benar. Ia memastikan bahwa DPR RI akan mempererat koordinasi dengan OJK guna memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif dan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.
Langkah koordinasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan tangguh. Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap pasar modal hingga komoditas strategis, diharapkan tidak ada lagi celah bagi praktik-praktik keuangan yang merugikan masyarakat kecil. Sinergi antara DPR dan OJK ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi Indonesia di tengah dinamika pasar global yang terus berubah. Melalui pengawasan yang berlapis, pemerintah ingin menjamin bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan atau ditabung oleh masyarakat berada dalam perlindungan hukum dan sistem yang kuat.
