Jabarpos.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas fiskal melalui pengelolaan utang yang terukur. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, memastikan bahwa rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun 2026 akan tetap berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mengelola defisit anggaran. Suahasil menjelaskan bahwa seluruh skema penerbitan surat utang negara akan diselaraskan dengan target defisit sebesar 2,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kesehatan postur anggaran negara.
"Sesuai dengan target yang sudah kita umumkan sebelumnya, target defisit kita berada di angka 2,85 persen dari PDB. Kami sudah memiliki angka pasti untuk penerbitan SBN, dan kami akan bekerja keras untuk mencapai target tersebut," ujar Suahasil saat memberikan keterangan kepada awak media pada Senin (26/10/2026).
Also Read
Berdasarkan proyeksi terbaru, Kementerian Keuangan memperkirakan adanya potensi kenaikan defisit APBN 2026. Jika sebelumnya diprediksi berada di angka 2,68 persen dari PDB, angka tersebut kini bergeser menjadi 2,85 persen. Pergeseran ini menuntut pengelolaan pembiayaan yang lebih presisi agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi makro.
Hingga akhir September 2026, data menunjukkan bahwa realisasi pembiayaan utang neto telah mencapai Rp494,3 triliun. Angka ini mencakup sekitar 59,4 persen dari total target pembiayaan sebesar Rp832,2 triliun yang telah ditetapkan dalam APBN 2026. Sementara itu, untuk sektor Surat Berharga Negara (SBN) sendiri, realisasinya telah menyentuh Rp497,5 triliun atau setara dengan 62,6 persen dari target total Rp799,5 triliun.
Di sisi lain, pasar sempat menyoroti kenaikan imbal hasil (yield) SBN yang merangkak naik ke level 7 persen. Hal ini terjadi menyusul adanya sentimen global setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) berpotensi menurunkan status pasar saham ke kategori standalone. Kenaikan yield ini mengindikasikan bahwa investor kini menuntut imbal hasil yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko yang mereka ambil.
Meski demikian, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Herman Saheruddin, memberikan optimisme terhadap kondisi pasar domestik. Menurutnya, imbal hasil SBN Indonesia saat ini masih tergolong kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Eropa yang kondisinya jauh lebih menantang.
Merujuk pada data Refinitiv, imbal hasil SBN tenor 10 tahun sempat ditutup pada level 7,446 persen, sementara obligasi Jerman tenor 10 tahun berada di level 3,3546 persen. Meski terdapat selisih, Herman menekaskan bahwa kondisi pasar Indonesia masih dalam batas aman.
"Kondisi kita relatif masih aman. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa yang situasinya cukup mengerikan, kita harus tetap percaya diri. Indonesia adalah negara besar, dan stabilitas kita tetap terjaga," pungkas Herman.
