Jabarpos.id – Bank Indonesia (BI) kini menghadapi babak baru dalam menjalankan peran strategisnya di tengah dinamika ekonomi nasional. Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa mandat yang diemban bank sentral saat ini telah mengalami perluasan yang signifikan. Jika sebelumnya fokus utama BI cenderung tunggal, kini tanggung jawab tersebut meluas hingga menyentuh aspek pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Dalam sebuah kesempatan berdiskusi dengan para pelaku usaha, Destry menjelaskan transformasi peran BI yang mengalami evolusi panjang. Ia mengenang kembali masa pascakrisis moneter 1997/1998, di mana tugas bank sentral saat itu sangat spesifik dan terbatas. Pada era tersebut, fokus utama BI hanyalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi di dalam negeri. Setelah urusan stabilitas tersebut selesai, peran BI dianggap sudah cukup.
Namun, peta jalan kebijakan moneter berubah drastis sejak disahkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada tahun 2023. Melalui regulasi tersebut, BI tidak lagi hanya sekadar menjaga angka inflasi atau nilai tukar rupiah agar tetap stabil. Kini, BI memiliki kewajiban tambahan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Also Read
"Artinya, kami tidak bisa lagi hanya terpaku pada target angka. Kami tidak bisa sekadar mengatakan rupiah harus di level sekian atau inflasi harus di angka sekian. Kami harus memikirkan apakah kebijakan tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi atau tidak," tegas Destry.
Perluasan mandat ini bahkan diprediksi akan semakin kompleks di masa mendatang. Destry menyoroti adanya aturan yang akan semakin mempertegas peran BI dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Hal ini mencakup dukungan terhadap sektor riil dan upaya penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Mandat baru ini menuntut BI untuk lebih peka terhadap denyut nadi ekonomi di lapangan.
Menanggapi tanggung jawab yang semakin berat tersebut, Destry menegaskan bahwa Bank Indonesia tidak akan bekerja secara eksklusif atau terisolasi dari realitas sosial. Ia menekankan bahwa BI bukan merupakan lembaga yang berada di "menara gading" yang hanya sibuk dengan teori dan angka-angka di atas kertas tanpa memahami kondisi nyata di masyarakat.
Menurutnya, BI secara aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah, termasuk sering diundang oleh Presiden bersama tim ekonomi untuk memahami kebutuhan sektor riil. Tantangan terbesar bagi BI saat ini adalah bagaimana menjalankan "seni" dalam menyeimbangkan dua kepentingan yang seringkali berbenturan: menjaga stabilitas moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Ini seperti sebuah seni. Kami harus bermain secara seimbang antara menjaga stabilitas tetap menjadi prioritas utama, namun di saat yang sama tetap menggunakan instrumen kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk memacu pertumbuhan," pungkasnya. Melalui pendekatan ini, BI berharap kebijakan yang diambil tidak hanya menjaga nilai mata uang, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi nasional.
