jabarpos.id – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatatkan kinerja fantastis dengan menyalurkan Kredit Program Perumahan (KPP) senilai Rp1,3 triliun hanya dalam waktu sebulan lebih, terhitung sejak peluncurannya pada 24 Oktober 2025 hingga 30 November 2025.
Data dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menunjukkan bahwa total penyaluran KPP oleh sembilan bank mencapai Rp2,09 triliun hingga akhir November 2025. BTN mendominasi pasar dengan menguasai lebih dari 61% penyaluran nasional, yang terdiri dari kredit sisi pasokan (supply) sebesar Rp1,94 triliun dan sisi permintaan (demand) sebesar Rp149,69 miliar.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa tingginya minat pelaku usaha properti terhadap pembiayaan dan pengalaman BTN selama 75 tahun dalam mengembangkan ekosistem perumahan menjadi kunci keberhasilan ini. BTN bermitra dengan lebih dari 7.000 pengembang.
"BTN telah lama dikenal sebagai pemain utama dalam pembiayaan kepemilikan rumah melalui program pemerintah. Hal ini menjadikan BTN sebagai rujukan utama bagi masyarakat, terutama pengusaha sektor perumahan, ketika mereka membutuhkan dukungan pembiayaan," ujar Nixon dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/12/2025).
Nixon menambahkan bahwa Kredit Program Perumahan menjadi solusi menarik bagi pelaku usaha sektor perumahan, termasuk UMKM, dan BTN memiliki keahlian di bidang ini. Data Kementerian PKP menunjukkan bahwa dari total penyaluran KPP sebesar Rp2,09 triliun secara nasional hingga akhir November 2025, sebanyak Rp1,44 triliun disalurkan untuk para pengembang perumahan di sisi supply.
BTN juga telah melakukan sosialisasi KPP di berbagai daerah dan melihat minat yang tinggi karena kebutuhan akan perumahan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi lokal. Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara dan Sumatera menjadi kontributor terbesar untuk kredit KPP BTN sisi supply, dengan jumlah debitur masing-masing mencapai lebih dari 100.
Nixon mengakui bahwa KPP akan menjadi salah satu andalan BTN pada 2026 karena pemerintah telah mengalokasikan Rp130 triliun untuk program ini. BTN juga mendorong nasabah wirausaha yang sebelumnya telah memiliki KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mengajukan top up kredit guna mendukung usahanya dengan fasilitas KPP.
Pemerintah meluncurkan Kredit Program Perumahan pada 21 Oktober 2025, dengan dasar hukum Peraturan Menteri Koordinasi Perekonomian (Permenko) No. 13 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 13 Tahun 2025.
Kredit KPP sisi supply ditujukan untuk pelaku usaha perumahan seperti pengembang, kontraktor, dan pedagang bahan bangunan. Sementara itu, KPP sisi demand ditujukan untuk UMKM individu atau badan usaha yang membutuhkan kredit untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah guna mendukung kegiatan usahanya.
Pemerintah mematok plafon KPP sisi supply di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar per debitur, dan dapat ditingkatkan plafonnya hingga Rp20 miliar. Suku bunga sisi supply ditawarkan ke masyarakat dengan rate 5,99%, dengan tenor hingga 4 tahun untuk kredit modal kerja dan hingga 5 tahun untuk kredit investasi, yang dapat diperpanjang hingga 7 tahun.
KPP sisi demand memiliki plafon maksimal Rp500 juta, dengan bunga 6% efektif per tahun dan tetap (fixed) selama 5 tahun, dengan tenor tersedia hingga 20 tahun.
