Jakarta – Pemerintah melalui BP Tapera bersama 43 bank penyalur siap mewujudkan impian jutaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni. Dalam sebuah langkah strategis yang diumumkan jabarpos.id, BP Tapera menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyaluran KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun 2026. Acara penandatanganan ini berlangsung di Kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, pada Selasa (23/12/2025).
Target awal penyaluran dana FLPP tahun 2026 ditetapkan sebanyak 285.000 unit rumah, dengan total kebutuhan dana mencapai Rp37,1 triliun. Angka ini terdiri dari alokasi DIPA sebesar Rp25,1 triliun, ditambah pengembalian pokok pinjaman yang digulirkan kembali sebesar Rp10,4 triliun, serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp1,6 triliun. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa pemerintah juga telah mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi. Ini membuka potensi peningkatan target penyaluran FLPP hingga 350.000 unit rumah di tahun depan, sebuah lonjakan signifikan yang diharapkan dapat menjangkau lebih banyak MBR.
Heru mengapresiasi kinerja seluruh bank penyalur di tahun 2025 yang mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. "Kami berharap, tahun 2026 nanti kinerja bank penyalur akan semakin baik dan semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang terbantu," ujarnya. Ia juga menyoroti peningkatan alokasi dana FLPP untuk sektor non-formal dari 10% menjadi 15% dalam PKS terbaru. "Diharapkan akan semakin banyak non formal yang akan menikmati pembiayaan KPR Sejahtera FLPP dan semakin merata di seluruh Indonesia," tambah Heru.
Hingga 22 Desember 2025, BP Tapera telah berhasil menyalurkan dana FLPP untuk 270.985 unit rumah senilai Rp33,66 triliun. Penyaluran ini melibatkan 39 bank dan 8.058 pengembang, yang membangun 13.118 perumahan di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota.
Bank BTN memimpin sebagai penyalur FLPP tertinggi dengan realisasi 128.608 unit rumah subsidi. Diikuti Bank BTN Syariah (kini Bank Syariah Nasional) dengan 59.463 unit, Bank BRI (31.645 unit), Bank BNI (14.179 unit), dan Bank Mandiri (10.591 unit). Bank Syariah Indonesia, BPD Jawa Barat dan Banten, BPD BJB Syariah, BPD Sumsel Babel, dan BPD Sumsel Babel Syariah juga masuk dalam daftar 10 bank penyalur tertinggi.
Dari 43 bank penyalur, 5 di antaranya adalah bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), 4 bank swasta, dan 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Penandatanganan secara seremoni diwakili oleh 10 bank penyalur FLPP tertinggi dan 1 perwakilan bank swasta tahun 2025, termasuk BTN, BRI, BNI, Mandiri, BSI, BJB, dan Bank Nobu. Sementara 32 bank lainnya mengikuti acara penandatanganan secara daring. Termasuk di antaranya BPD Jawa Tengah, Bank Jatim, Bank Jateng Syariah, Bank Mega Syariah, BPD Jambi, BPD Kalimantan Selatan Syariah, Bank Sumut, BPD Sulselbar Syariah, BPD Sulselbar, BPD Jawa Timur Syariah, BPD Riau Kepri Syariah, BPD Kalimantan Tengah, Bank Nagari, BPD Aceh, BPD NTB Syariah, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Timur, BPD Kalimantan Selatan, BPD NTT, BPD Sumatra Utara Syariah, BPD Kalimantan Barat Syariah, Bank Nagari Syariah, BPD Jambi Syariah, BPD DIY, BPD Sulawesi Tengah, BPD Papua, BPD Bengkulu, Bank Artha Graha Internasional, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Sulawesi Utara Gorontalo, Bank Jakarta dan Bank Jakarta Syariah.
Selain itu, BP Tapera juga menggandeng tujuh asosiasi pengembang perumahan dengan kontribusi tertinggi dalam pembangunan rumah layak huni bagi MBR tahun 2026. Asosiasi tersebut meliputi REI, APERSI, HIMPERRA, APERNAS, ASPRUMNAS, PI, dan Appernas Jaya. Kerja sama ini mencakup pemanfaatan data, pengelolaan aplikasi, pembangunan, serta pembinaan dan pengendalian kualitas rumah. REI menjadi asosiasi pengembang teratas pada periode yang sama, membangun 112.557 unit, disusul APERSI (80.048 unit) dan HIMPERRA (36.540 unit). Heru berharap kinerja positif ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk mencapai target penyaluran FLPP di tahun 2026.
