Sejarah perbankan nasional Indonesia pasca-kemerdekaan menyimpan kisah heroik yang tak banyak diketahui, melibatkan seorang tokoh sentral yang kini dikenal sebagai kakek dari Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto. Dialah Margono Djojohadikusumo, sosok visioner di balik berdirinya bank pertama di tanah air. Menurut laporan jabarpos.id, gagasan fundamental ini muncul segera setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, di tengah gejolak pembentukan negara baru.
Kebutuhan akan bank sentral yang mandiri menjadi prioritas utama para pendiri bangsa. Namun, dua ekonom terkemuka, Margono Djojohadikusumo dan Soerachman Tjokroadisurjo, memiliki pandangan yang kontras mengenai implementasinya. Margono, yang saat itu menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Agung, bersikeras bahwa bank sentral harus lahir dari kekuatan murni bangsa Indonesia, menolak melanjutkan struktur keuangan peninggalan kolonial. Baginya, momen kemerdekaan adalah kesempatan emas untuk membangun institusi keuangan nasional dari nol, yang benar-benar dimiliki rakyat.
Berbeda dengan idealisme Margono, Soerachman Tjokroadisurjo mengambil pendekatan yang lebih pragmatis. Mengutip catatan sejarah, ia berpendapat bahwa Indonesia cukup menghidupkan kembali De Javasche Bank (DJB), bank sentral era kolonial Belanda. Alasannya, DJB sudah memiliki infrastruktur dan sumber daya manusia yang berpengalaman dalam mengelola sistem keuangan, sehingga dianggap lebih efisien daripada membangun lembaga baru dari awal.
Namun, perdebatan ini segera tergeser oleh ancaman yang lebih besar. Kedatangan kembali Belanda ke Indonesia pasca-kemerdekaan, dengan ambisi merebut kembali kekuasaan, memperkeruh suasana. Belanda berupaya menghidupkan kembali DJB sebagai bank sentral mereka, bahkan berencana mencetak dan mengedarkan uang NICA untuk mengacaukan stabilitas ekonomi Republik. Situasi ini secara dramatis membenarkan pandangan Margono dan mempercepat urgensi pembentukan bank sentral nasional yang independen.
Tak buang waktu, Margono Djojohadikusumo bergerak cepat. Dengan restu dari Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta sejak September 1945, ia mulai merintis yayasan perbankan negara, Yayasan Poesat Bank Indonesia. Puncaknya, pada 5 Juli 1946, pemerintah secara resmi mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) melalui Perpu No.2 tahun 1946. BNI tidak hanya ditugaskan sebagai bank sentral, tetapi juga mengemban fungsi bank umum, melayani kredit, obligasi, hingga simpanan masyarakat. Margono sendiri dipercaya memimpin institusi vital ini, dengan modal awal yang dihimpun dari partisipasi rakyat.
Di tengah kancah revolusi fisik, BNI juga menjadi garda terdepan dalam "perang" ekonomi melawan Belanda. Ekspansi DJB yang didukung Belanda menciptakan dualisme bank sentral, memicu konflik sengit. BNI merespons dengan menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat pembayaran sah, menandingi uang NICA yang disebarkan Belanda. Ini adalah "perang mata uang" yang krusial, menentukan kedaulatan ekonomi bangsa.
Namun, gejolak pertempuran fisik yang semakin meluas dan pendudukan kembali wilayah-wilayah oleh Belanda berdampak serius pada operasional BNI. Banyak cabang terpaksa tutup, aset dirampas, dan tugasnya sebagai bank sentral menjadi tidak optimal. Kendala ini, yang murni disebabkan oleh agresi eksternal, menunjukkan betapa beratnya perjuangan BNI di masa-masa awal kemerdekaan.
Setelah perang usai pada 1949, BNI kembali beroperasi penuh. Namun, perannya sebagai bank sentral berangsur memudar. Pada 1953, pemerintah mengambil alih DJB dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia, yang kemudian ditetapkan sebagai bank sentral tunggal. Puncaknya, pada 1968, status BNI sebagai bank sentral resmi dicabut, dan BNI bertransformasi menjadi bank umum milik negara, sebuah "bank pelat merah" yang kita kenal hingga kini.
Demikianlah, kisah di balik berdirinya bank pertama Indonesia, BNI, tak lepas dari visi dan perjuangan Margono Djojohadikusumo, kakek dari Prabowo Subianto, yang meletakkan fondasi kedaulatan ekonomi bangsa di masa-masa paling genting.
