Jabarpos.id – Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, bersama Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, resmi memperkuat komitmen kolaborasi strategis demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam pertemuan khusus yang digelar pada Kamis (24/9/2026), kedua pucuk pimpinan otoritas keuangan tersebut menyepakati sebuah kerangka kerja sama komprehensif yang dirumuskan dalam lima pilar utama.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika ekonomi global yang kian tidak menentu. Destry menjelaskan bahwa sinergi antara kebijakan moneter yang dijalankan BI dan kebijakan fiskal yang dikelola Kementerian Keuangan akan difokuskan melalui lima poin krusial untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di jalur yang positif.
Pilar pertama dalam kesepakatan ini berfokus pada upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi yang akan ditempuh adalah dengan mengoptimalkan penggunaan instrumen kebijakan fiskal dan moneter secara harmonis. Dengan penyelarasan ini, diharapkan setiap kebijakan yang diambil tidak saling tumpang tindih, melainkan saling memperkuat untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
Also Read
Masuk ke pilar kedua, fokus diarahkan pada penguatan ketahanan sektor eksternal. Hal ini menjadi sangat penting mengingat gejolak ekonomi global sering kali berdampak langsung pada perdagangan internasional dan arus modal asing. BI dan Kemenkeu berencana menyinergikan kebijakan insentif, salah satunya terkait biaya hedging (lindung nilai) bagi dana asing yang masuk ke pasar domestik. Langkah ini mencakup penggunaan underlying untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN), instrumen SRBI, pasar saham, hingga pinjaman luar negeri guna menjaga stabilitas nilai tukar dan aliran modal.
Pilar ketiga menyasar pada pengelolaan likuiditas di dalam sistem perekonomian. Destry menyoroti fenomena tingginya suku bunga deposito di perbankan yang berpotensi meningkatkan biaya dana (cost of fund). Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan imbauan kepada Badan Layanan Umum (BLU) agar tidak terlalu agresif dalam menuntut suku bunga tinggi, sehingga likuiditas di pasar uang dan perbankan tetap terjaga secara sehat.
Selanjutnya, pilar keempat menekankan pada sinergi pengendalian inflasi. Kerja sama ini tidak hanya dilakukan di level pusat, tetapi juga melibatkan tim pengendali inflasi di tingkat daerah. Koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menekan laju kenaikan harga barang secara efektif.
Terakhir, pilar kelima berkaitan dengan koordinasi pendalaman pasar uang. Tujuannya adalah agar transmisi kebijakan moneter dapat berjalan lebih lancar dan mampu memperluas sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Destry menegaskan bahwa kelima poin yang diusulkan BI ini selaras dengan perhatian utama yang dimiliki oleh Menteri Keuangan, sehingga implementasinya diharapkan dapat berjalan maksimal demi kesejahteraan masyarakat luas.
