Jabarpos.id – Wacana mengenai masuknya armada Kereta Rel Listrik (KRL) bekas dari Jepang ke Indonesia kini tengah menjadi sorotan publik. Kabar mengenai rencana mendatangkan rangkaian seri JR 209 sempat memicu spekulasi di tengah masyarakat yang menantikan peningkatan kapasitas transportasi publik di wilayah Jabodetabek. Menanggapi isu tersebut, pihak KAI Commuter akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait sejauh mana proses pengadaan armada tambahan ini telah berjalan.
Hingga saat ini, langkah pengadaan KRL bekas tersebut masih berada dalam tahap koordinasi intensif. KAI Commuter tengah menjalin komunikasi aktif dengan berbagai operator kereta api di Jepang. Fokus utama dari komunikasi ini adalah untuk memastikan ketersediaan unit serta mengecek kondisi teknis dari rangkaian kereta yang akan didatangkan. Hal ini dilakukan agar armada yang masuk ke Indonesia nantinya benar-benar layak dan memenuhi standar operasional yang ditetapkan.
VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan verifikasi mendalam terhadap kondisi armada bukan baru tersebut. Menurutnya, koordinasi dengan pihak Jepang sangat krusial untuk menjamin bahwa kualitas rangkaian yang akan diimpor tetap terjaga meski statusnya adalah barang bekas.
Also Read
Kebutuhan akan penambahan armada ini bukan tanpa alasan. Lonjakan jumlah penumpang KRL Jabodetabek yang sangat signifikan menjadi pemicu utama. Data menunjukkan bahwa pada semester pertama tahun 2026, jumlah pengguna jasa KRL mengalami pertumbuhan sebesar 11,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kesehariannya, rata-rata penumpang mencapai 1,1 juta orang per hari, bahkan pada jam-jam sibuk angka tersebut bisa melonjak hingga 1,3 juta penumpang.
Untuk mengatasi kepadatan tersebut, KAI telah mengusulkan pengadaan sebanyak 23 trainset KRL bekas. Rencana pembagiannya terdiri dari tujuh rangkaian dengan formasi 12 kereta (SF12) dan 16 rangkaian dengan formasi delapan kereta (SF8). Pemilihan formasi ini dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat tidak semua stasiun di jalur Jabodetabek memiliki panjang peron yang mampu menampung rangkaian 12 kereta.
Selain urusan teknis dengan operator Jepang, KAI juga tengah melakukan audiensi dengan berbagai kementerian terkait. Langkah ini diperlukan untuk mengurus perizinan impor barang modal tidak baru (BMTB) agar prosesnya berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.
Kehadiran KRL bekas ini diproyeksikan sebagai solusi transisi atau "jembatan" untuk memenuhi kebutuhan mendesak, mengingat proses produksi kereta baru membutuhkan waktu yang relatif lama. Di sisi lain, banyak armada yang beroperasi saat ini sudah memasuki usia di atas 40 tahun, sehingga peremajaan menjadi hal yang tidak bisa ditunda lagi.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dalam rapat dengar pendapat bersama KAI menyatakan bahwa langkah impor ini merupakan strategi transisi. Pemerintah dan DPR berharap, sembari menggunakan armada impor untuk jangka waktu terbatas sekitar 10 tahun ke depan, kemampuan industri perkeretaapian dalam negeri dapat terus ditingkatkan agar nantinya mampu memproduksi armada secara mandiri.
