Jabarpos.id – Polemik pembangunan pusat data (data center) raksasa milik BDx di kawasan Jatiluhur, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan komitmennya untuk segera turun tangan dan menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna mencari solusi atas penghentian sementara proyek tersebut.
Langkah ini diambil sebagai respons cepat setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk menghentikan sementara proses pembangunan proyek strategis tersebut. Penghentian ini dipicu oleh adanya indikasi bahwa proyek belum sepenuhnya memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan dalam regulasi pembangunan di wilayah tersebut.
Rosan Roeslani menegaskan bahwa dirinya akan segera melakukan koordinasi langsung dengan jajaran Pemprov Jabar setelah menyelesaikan agenda kerjanya. "Ya nanti ini kan saya baru balik, nanti saya bicara dengan mereka," ujar Rosan saat memberikan keterangan kepada media, Kamis (1/10/2026).
Also Read
Di sisi lain, ketegangan administratif juga menyasar pada mekanisme perizinan di tingkat daerah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, mengungkapkan bahwa pihaknya berencana melakukan peninjauan ulang terhadap sejumlah izin proyek pusat data lainnya yang tersebar di wilayah Jawa Barat.
Menurut Adi, terdapat catatan penting mengenai koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Ia menekankan bahwa beberapa perizinan yang selama ini dikeluarkan oleh pihak kabupaten perlu dievaluasi kembali. Adi berharap agar pemerintah kabupaten dapat menjalankan fungsi pengawasan di lapangan secara lebih optimal agar setiap proyek besar tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum dan standar lingkungan yang berlaku.
Sebagai informasi, proyek pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) milik BDx ini sebenarnya telah memulai tahap konstruksi sejak 22 September 2026. Proyek ambisius ini berdiri di atas lahan seluas 8.000 meter persegi dengan rencana pengembangan total mencapai 11 hektare. Lokasinya yang strategis, hanya berjarak sekitar lima kilometer dari Bendungan Jatiluhur, menjadikannya salah satu aset infrastruktur digital paling potensial di Indonesia.
Jika seluruh kendala perizinan dapat teratasi, pusat data ini diproyeksikan memiliki kapasitas daya yang sangat masif, yakni mencapai 640 MW. Untuk mendukung kebutuhan energi yang besar tersebut, proyek ini akan mengandalkan pasokan listrik dari PLN melalui jaringan listrik nasional. Menariknya, pengembang juga tengah menjajaki penggunaan energi rendah karbon, termasuk skema pemanfaatan tenaga air melalui kerja sama dengan PJT guna memastikan operasional yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Pembangunan fasilitas yang diberi kode CGK4 ini direncanakan rampung dalam kurun waktu tiga tahun. Saat ini, fokus pembangunan sedang diarahkan pada Gedung 1 yang memiliki kapasitas bertahap sebesar 120 MW. Jika tidak ada kendala lebih lanjut, operasional tahap awal gedung tersebut diharapkan dapat dimulai pada awal tahun 2027 untuk menyambut lonjakan permintaan teknologi AI di tanah air.
