Jabarpos.id – Langkah besar tengah diambil pemerintah untuk melakukan transformasi total terhadap wajah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, pemerintah secara agresif melakukan program perampingan atau streamlining guna menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih sehat, efisien, dan kompetitif di kancah global.
Dalam pertemuan terbaru dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Presiden, CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa proses konsolidasi ini terus berjalan dengan target yang sangat terukur. Fokus utama dari langkah ini adalah optimalisasi aset, peningkatan produktivitas, serta efisiensi operasional yang selama ini dianggap masih belum maksimal di banyak lini perusahaan negara.
Rosan menjelaskan bahwa hingga saat ini, tercatat sebanyak 354 perusahaan BUMN telah masuk dalam skema pengurangan atau penutupan. Menariknya, pengurangan ini bukan tanpa alasan. Sebagian besar dari entitas yang dipangkas merupakan perusahaan yang statusnya sudah dormant atau tidak lagi menjalankan aktivitas bisnis secara produktif.
Also Read
"Banyak dari aset yang kami tutup atau kurangi ini adalah perusahaan yang sudah tidak berjalan atau tidak aktif lagi. Selain itu, kami juga melakukan langkah strategis melalui merger untuk memperkuat struktur," ujar Rosan saat memberikan keterangan di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Salah satu contoh nyata dari langkah efisiensi ini adalah penggabungan unit bisnis yang serupa. Sebagai ilustrasi, Rosan menyebutkan bahwa sebelumnya setiap bank memiliki perusahaan manajemen aset (asset management) sendiri-sendiri. Kini, melalui kebijakan merger, unit-unit tersebut disatukan menjadi satu entitas tunggal agar lebih kuat. Begitu pula dengan sektor perhotelan dan kesehatan. Jika sebelumnya BUMN memiliki ratusan hotel dan puluhan rumah sakit yang tersebar secara terpisah, kini semuanya dikonsolidasikan ke dalam satu holding agar pengelolaan aset menjadi lebih terstruktur dan memberikan keuntungan yang lebih besar.
Data yang dipaparkan Rosan juga menunjukkan realitas yang cukup menantang bagi kesehatan keuangan BUMN saat ini. Dari total 1.074 perusahaan BUMN yang ada, kontribusi dividen sebesar 97 persen ternyata hanya disumbangkan oleh 15 perusahaan saja. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan performa yang sangat tajam, di mana sekitar 52 persen dari total perusahaan BUMN justru berada dalam kondisi merugi.
Menanggapi kondisi tersebut, Danantara membuka pintu lebar-lebar bagi sektor swasta atau dunia usaha untuk ikut berperan. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pemerintah memberikan ruang yang lebih luas bagi pihak swasta untuk mengelola sektor-sektor yang bukan merupakan kepentingan strategis negara.
"Jika sektor swasta terbukti mampu bekerja lebih baik dan lebih efisien pada bidang-bidang tertentu, kami akan mendukung dan mempersilahkan mereka untuk mengambil peran tersebut. Tujuannya agar aset negara tidak terbuang sia-sia dan tetap memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional," tambah Rosan.
Melalui perencanaan yang matang dan terukur, Danantara menargetkan pada awal tahun 2027, wajah BUMN akan jauh lebih ramping namun memiliki daya pukul yang lebih kuat melalui kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan sektor swasta.
