Jabarpos.id – Dunia keuangan global tengah berada dalam sorotan tajam menyusul laporan terbaru dari Financial Stability Board (FSB). Lembaga pengawas stabilitas keuangan internasional tersebut merilis temuan mengejutkan mengenai kesiapan berbagai negara dalam menghadapi potensi kegagalan bank-bank besar. Sayangnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang dinilai belum siap menghadapi skenario krisis perbankan tersebut.
Dalam laporan yang dikutip dari Financial Times, FSB memberikan penilaian yang cukup keras terhadap Indonesia. Indonesia dikategorikan sebagai negara yang "materially non-compliant" atau secara material belum sepenuhnya patuh terhadap rekomendasi global. Ketidakpatuhan ini berkaitan dengan belum adanya mekanisme pendanaan sektor publik (public sector backstop) yang memadai untuk menangani bank yang mengalami kegagalan sistemik.
Mekanisme backstop ini sangat krusial karena berfungsi sebagai penyedia likuiditas darurat atau lender of last resort. Tujuannya adalah agar bank yang sedang kolaps dapat dibubarkan atau dijual secara aman tanpa harus membebani negara melalui proses nasionalisasi yang mahal.
Also Read
Hanya Empat Negara yang Siap Tempur
Dari total 19 yurisdiksi yang menjadi objek kajian FSB, hanya ada empat negara yang dianggap memiliki kesiapan penuh. Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Hong Kong menjadi kelompok elit yang dinilai telah memiliki fasilitas likuiditas yang mumpuni untuk meredam guncangan krisis.
Di posisi berikutnya, terdapat kelompok "largely compliant" atau sebagian besar patuh, yang mencakup Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Singapura, dan Afrika Selatan. Menariknya, di kawasan Asia Tenggara, hanya Singapura yang mampu menunjukkan performa lebih baik dibandingkan Indonesia dalam hal kesiapan menghadapi kegagalan bank.
Indonesia sendiri berada di kelompok ketiga, sebuah kategori yang dihuni oleh delapan negara termasuk Australia, Brasil, China, Uni Perbankan Eropa, Arab Saudi, Swiss, dan Turki. Sementara itu, posisi paling bawah ditempati oleh India dan Argentina yang dinilai tidak patuh sama sekali karena belum memiliki fasilitas pendanaan darurat bagi sektor perbankan.
Masalah Kredibilitas dan Urgensi Tindakan
Deputi Gubernur Bank Sentral Spanyol, Soledad Núñez, yang memimpin kajian ini, menekankan bahwa masalah utama yang ditemukan adalah soal kredibilitas. FSB mencatat bahwa kurang dari separuh negara yang dikaji memiliki mekanisme yang jelas, mampu menyediakan dana dalam skala besar, dan dapat diakses tepat waktu saat krisis terjadi.
"Memiliki mekanisme pendanaan backstop sektor publik yang kredibel adalah hal yang esensial. Pekerjaan lebih lanjut sangat dibutuhkan untuk menuntaskan implementasi rekomendasi ini," tegas Núñez.
FSB juga memperingatkan bahwa aturan hukum saja tidak cukup. Meskipun sebuah negara sudah memiliki perangkat hukum untuk membebankan kerugian kepada pemegang saham, strategi penyelamatan bank tetap akan gagal jika tidak ada dukungan pendanaan publik sementara yang kuat.
Belajar dari Kasus Credit Suisse
Ketegangan dalam dunia perbankan ini bukan sekadar teori. Krisis yang menimpa Credit Suisse pada tahun 2023 menjadi bukti nyata betapa besarnya dana yang dibutuhkan saat bank besar goyah. Kala itu, Bank Sentral Swiss harus menyalurkan fasilitas likuiditas darurat senilai CHF168 miliar agar Credit Suisse bisa diakuisisi oleh UBS tanpa memicu kepanikan massal.
Meski Swiss berhasil menangani krisis tersebut, FSB tetap menempatkan Swiss dalam kategori tidak patuh secara material karena langkah penyelamatan tersebut dilakukan melalui dekret darurat, bukan melalui aturan backstop yang sudah mapan secara hukum.
Kondisi ini menjadi peringatan keras bagi Indonesia dan negara-negara lainnya untuk segera membangun fondasi pendanaan darurat yang kuat guna menjaga stabilitas ekonomi nasional dari ancaman runtuhnya institusi keuangan besar di masa depan.
