Jabarpos.id – Pemerintah secara resmi mengumumkan langkah besar dalam memperkuat sektor ekonomi mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui peningkatan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tidak hanya menaikkan plafon pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan kebijakan luar biasa berupa keringanan bunga hingga 0 persen bagi para pelaku usaha yang menjadi korban bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Rencana ambisius ini mencuat dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta pada Rabu (11/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah sepakat untuk menggenjot target penyaluran KUR pada tahun 2026 menjadi Rp325 triliun, melonjak signifikan dari angka sebelumnya yang sebesar Rp295 triliun.
Langkah ini diambil menyusul tingginya permintaan modal dari para pelaku usaha di lapangan. Hingga akhir Oktober 2026, tercatat realisasi penyaluran KUR telah menyentuh angka Rp271,3 triliun dengan jangkauan kepada 4,2 juta debitur. Secara keseluruhan, total realisasi seluruh program kredit pemerintah telah mencapai Rp300,8 triliun atau sekitar 89,2 persen dari total plafon yang tersedia.
Also Read
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa perluasan akses pembiayaan ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk mendorong produktivitas masyarakat. Menurutnya, dengan modal yang cukup, pelaku usaha diharapkan mampu memperluas lapangan kerja dan menaikkan skala bisnis mereka dari usaha kecil menjadi usaha yang lebih besar.
"Pemerintah terus memperluas ruang pembiayaan sesuai kebutuhan sektoral. Kami berharap semakin banyak usaha rakyat yang tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan akhirnya naik kelas," ujar Airlangga.
Selain fokus pada pertumbuhan ekonomi, pemerintah menunjukkan empati mendalam terhadap warga NTT yang terdampak gempa. Komite Kebijakan telah menyepakati skema relaksasi berupa restrukturisasi kredit. Para debitur terdampak dapat menikmati masa tenggang atau perpanjangan jangka waktu pinjaman (tenor) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Yang paling mencolok adalah kebijakan subsidi bunga. Bagi debitur terdampak gempa di NTT, pemerintah menjanjikan bunga KUR akan dipangkas menjadi 0 persen pada tahun 2027, dan kemudian disesuaikan menjadi 3 persen pada tahun 2028. Kebijakan ini nantinya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan.
Menatap tahun 2027, pemerintah telah menetapkan target total penyaluran Kredit Program sebesar Rp386,9 triliun, di mana KUR tetap menjadi tulang punggung utama dengan target Rp325 triliun. Selain KUR, pemerintah juga menyiapkan berbagai skema lain seperti Kredit Usaha Pertanian (KUP) sebesar Rp1,3 triliun, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp600 miliar, hingga Kredit Program Perumahan (KPP) dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang masing-masing menyasar angka Rp30 triliun.
Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengevaluasi penyaluran ini setiap kuartal agar tetap tepat sasaran. Airlangga menekankan bahwa pengawasan akan diperketat guna memastikan subsidi yang diberikan benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sekaligus memastikan kewajiban negara seperti pembayaran imbal jasa penjaminan tetap terpenuhi secara transparan.
